Pemerintah, Kapan Berdialog dengan Papua?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengimbau pemerintah pusat untuk segera melaksanakan dialog di Papua. Dialog tersebut diharapkan menjadi penyelesaian atas sejumlah aksi kekerasan yang belakangan marak terjadi di bumi Cenderawasih.

"Pemerintah pusat sampai detik ini belum memberikan ruang dan waktu untuk dialog. Padahal berbagai elemen masyarakat di Papua yang diwakili oleh para ketua atau tetua adat berharap banyak pada pemerintah pusat di Jakarta untuk segera melaksanakan dialog," ujar Boy Markus Dawir, anggota Komisi D DPRP di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Masyarakat Papua sendiri, menurutnya, ingin agar dialog antara Jakarta dan Papua bisa segera terwujud. Ia menegaskan, pelaksanaan dialog tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pemerintah tidak segera mempercepat dialog, ia khawatir, kekerasan akan terus terjadi.

"Oleh karena tidak semua rakyat Papua ini duduk untuk berdialog berarti kan wakil-wakilnya yang nanti duduk. Perwakilan rakyat Papua itu dari adat, agama, perempuan yang siapa saja mereka akan direkomendasikam ke Presiden. Cuma sampai sekarang ruang itu (dialog) tidak ada," terang Boy.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah siap untuk berdialog dengan masyarakat Papua. Syaratnya, dialog dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah tidak akan membuka ruang dialog bagi keinginan memisahkan Papua dari NKRI.

”Kita serius. Kita sungguh ingin memajukan saudara kita di Papua, kesejahteraan dan keadilannya. Kita bisa berdialog untuk kemajuan, pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan 1.000 perwira siswa TNI/Polri, Jumat (29/6/2012), di Markas Komando Sekolah Calon Perwira TNI AD di Bandung, Jawa Barat.

”Saya siap dan terus berdialog dengan tokoh Papua. Tetapi tidak ada diskusi, tidak ada dialog menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah (Indonesia),” kata Presiden.