Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rendahnya Elektabilitas Partai Islam Dinilai "Missleading"

Kompas.com - 27/06/2012, 12:46 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, penilaian mengenai rendahnya elektabilitas Partai Islam adalah missleading.

Romahurmuziy berpendapat, sebenarnya hal itu bukan masalah Islam atau tidak Islam. "Itu masalah partai menengah," sebut Rommy, panggilan akrab pria asal Yogyakarta ini, Rabu (27/6/2012).

Menurut Rommy, penyebabnya ada empat hal. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat. Partai-partai menengah, termasuk PPP, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.

Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu, sementara 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD serta lulus SD dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya. Akibatnya, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya.

"Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," sebut Rommy.

Penyebab kedua, karena posisi minoritasnya di parlemen, partai-partai menengah yang tidak kunjung bersatu kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.

Ketiga, karena demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah dibandingkan partai papan atas.

Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik sekuler. Sedikit-banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.

"Namun, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke depan," pungkas Rommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com