Negara Gagal karena Kegagalan Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Politisi Partai Golkar Bambang Soestyo menyatakan, yang dimaksud dengan negara gagal untuk memenuhi rasa aman dan kenyamanan warga adalah akibat pemerintahannya, dan bukan karena bangsanya.

"Oleh sebab itu, sebuah rezim pemerintahan di Indonesia boleh saja gagal, akan tetapi Republik Indonesia tak akan pernah menjadi sebuah negara gagal. Sebab, eksistensi RI ada di pundak rakyat Indonesia, bukan di tangan sebuah rezim pemerintahan," tutur Bambang kepada Kompas, Kamis (21/6/2012) di Jakarta.

Menurut anggota Komisi III DPR Bidang Hukum itu, Indonesia sebagai negara gagal nomor urut ke-63 di dunia versi The Fund for Peace (FFP), menjadi bukti kegagalan rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya. FFP menempatkan Indonesia di peringkat 63 negara gagal di dunia dari 178 negara.

"Saya menyikapi pendapat FFP itu sekadar sebagai kritik kepada Pemerintah, yang tahun-tahun terakhir ini begitu lemah dalam menjaga kerukunan antar-elemen masyarakat Indonesia. Saya kira, FFP menjadikan masalah kerukunan itu sebagai pijakan menilai eksistensi pemerintah di masa depan," jelasnya.

Faktor lain yang juga dijadikan pijakan FFP, kata Bambang, adalah ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum dalam arti luas dan yang sebenar-benarnya. "FFP, boleh jadi, juga melihat kelemahan pemerintah menghadapi tekanan dan kepentingan asing selama ini," ungkapnya.  

Namun demikian, Bambang yakin semua persoalan itu pada akhirnya akan bisa diselesaikan oleh rakyat Indonesia sendiri. "Persoalannya, cuma momentum. Kalau kerukunan antar-elemen masyarakat sering terganggu akhir-akhir ini, itu karena pemerintah minimalis dan cenderung membiarkannya semua terjadi. Tetapi, kita bisa merasakan bahwa 99 persen rakyat Indonesia marah terhadap mereka yang merobek-robek kerukunan antar-elemen masyarakat," kata Bambang.