Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi KPK Tak Hadir, Komisi III Debat Panjang Lebar

Kompas.com - 20/06/2012, 12:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berdebat panjang lebar ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (20/6/2012). Namun, bukan masalah kasus korupsi yang diperbedatkan. Mereka berdebat terkait ketidakhadiran dua deputi KPK.

Perdebatan itu diawali dengan sikap Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang mempertanyakan ketidakhadiran Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

"Apakah sengaja tidak hadir atau karena kenapa?" kata Aziz seusai pimpinan KPK menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi III dalam RDP sebelumnya.

Aziz meminta agar rapat diskors. Bahkan, politisi Partai Golkar itu meminta agar pimpinan KPK menghadirkan dua deputi itu. Dalam RDP, empat pimpinan KPK hadir yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil yang memimpin rapat lalu meminta pandangan setiap fraksi. Seluruh fraksi sepakat meminta penjelasan terlebih dulu kepada pimpinan KPK mengenai ketidakhadiran jajaran deputi sebelum melanjutkan RDP.

Namun, tak hanya perwakilan fraksi yang berbicara. Satu persatu politisi ikut berbicara mengenai usulan Aziz itu. Berbagai pasal dalam tata tertib serta argumen disebut. Dihadapan belasan kamera televisi, hampir satu jam mereka berdebat tanpa meminta penjelasan pimpinan KPK.

Di tengah perdebatan, Aziz mengaku sadar bahwa tidak perlu seluruh jajaran KPK hadir dalam RDP.  "Satu pimpinan pun yang hadir sah rapat ini. Namun, nuansa rapat perlu didalami karena itu deputi perlu hadir. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kok," kata Aziz.

Perdebatan panjang itu berakhir setelah waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Nasir mengatakan, berdasarkan tata tertib, rapat harus diskors pukul 12.00 WIB untuk makan siang, istirahat, dan shalat. Akhirnya, rapat dihentikan sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com