JAKARTA, KOMPAS.com — Porsi anggaran negara untuk pembiayaan infrastruktur selama ini belum menembus level 5 persen. Porsinya masih kurang dari 3 persen. Tak heran jika perkembangan infrastruktur tak kunjung membaik.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar kajian tengah tahun bertema efektitivitas fiskal, percepatan infrastruktur, dan intermediasi perbankan, yang diselenggarakan oleh INDEF dan Kadin, Selasa (19/6/2012) di Jakarta. "Di negara-negara lain, porsi anggaran untuk infrastruktur sudah di atas 5 persen," kata Direktur INDEF Ahmad Erani Yustika.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz, anggaran infrastruktur minim karena pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Tanpa menaikkan harga BBM, defisit anggaran kita bisa bertambah Rp 20 triliun-Rp 30 triliun tahun ini. Jika pemerintah menghapus subsidi BBM, maka dananya bisa dialihkan untuk jalan sepanjang 50.000 kilometer," katanya.
Dia menambahkan, semua rezim pemerintah mulai dari Megawati, Habibie, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang punya atensi kuat pada peningkatan anggaran infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.