TNI AL Berperan Strategis di Asia Pasifik

Jakarta, Kompas - TNI Angkatan Laut bisa mengambil peran strategis di kawasan Asia Pasifik. Selain terkait keamanan, ada bidang-bidang lain seperti bantuan kemanusiaan dalam bencana yang harus dilatih terus terutama terkait dengan sumber daya manusianya.

”Kita punya peran yang sangat penting, dikaitkan dengan keamanan laut di kawasan karena letak kita yang strategis,” kata Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Marsetio seusai membuka Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat (Western Pacific Naval Symposium/WPNS), Rabu (13/6).

WPNS adalah forum konsultatif sejak 1987 yang mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan masalah keamanan maritim. Tujuan forum ini adalah wilayah Samudra Pasifik yang aman. Ada 14 delegasi negara yang ikut serta.

Marsetio mengatakan, tahun ini isu yang diangkat terkait dengan lingkungan. Isu ini dipandang banyak pengaruhnya bagi masa depan. Peran Indonesia dalam forum WPNS ini menurut Marsetio sangat penting, terutama terkait dengan masalah keamanan maritim yang di antaranya termasuk masalah penyelundupan. Selain itu, ada kerja sama bantuan kemanusiaan saat bencana alam. ”Dalam berbagai forum keamanan laut, Indonesia selalu dianggap strategis karena posisi geografis kita,” katanya.

Ia mengatakan, selama program pengadaan persenjataan termasuk pengadaan kapal mengikuti rencana kebutuhan pokok minimum, TNI AL pasti mampu menjaga keamanan.

Kapasitas personel

Namun, anggota Komisi I DPR, Nuning Kertopati, memberi catatan, pemenuhan kebutuhan pokok minimum seharusnya tak sekadar melihat pada senjata atau kapal. ”Yang lebih perlu itu manusianya,” katanya.

Menurut dia, dalam setiap rapat dengan DPR, baik Kementerian Pertahanan maupun TNI, hanya berkutat pada persenjataan. Kapasitas para personel dari prajurit sampai perwira tidak merata. Di sisi lain, bagaimana bisa mengharapkan awak yang mampu kalau kebutuhan ekonomi minimum seperti sekolah anak masih menjadi beban.

Kontinuitas pemenuhan kebutuhan pokok minimum juga digarisbawahi Nuning. Ia mengatakan, ada masalah dalam anggaran terkait pemeliharaan dan perawatan yang sulit dihitung secara teknis oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

”Ini juga terkait dengan kapasitas SDM. Kalau SDM jelek, pakai barang sembrono, jadi cepat rusak,” katanya. (EDN)