Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsensus Produk Halal, BSN Akan Libatkan Masyarakat

Kompas.com - 13/06/2012, 15:06 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Standarisasi Nasional (BSN) berencana melibatkan seluruh pihak dalam standarisasi produk halal, tidak terkecuali masyarakat umum. Masyarakat akan dimintai pendapat oleh BSN mengenai konsensus jaminan produk halal.

"Kami (BSN) akan melibatkan berbagai golongan masyarakat dalam penetapan produk halal. Masyarakat umum akan dimintai pendapatnya untuk membantu kerja BSN menetapkan konsensus standarisasi produk halal," ujar Heru Suseno, perwakilan Badan Standarisasi Nasional di Seminar RUU Jaminan Produk Halal di DPR, Jakarta, Rabu (13/06/2012).

Heru Suseno mengatakan, auditor sertifikasi produk halal haruslah berasal umat Islam. BSN juga akan memfasilitasi sertifikasi produk halal dan pelaksanaan produk halal. Menurut Heru, dalam sistem penilaian kesesuaian produk yang dijadikan tolak ukur BSN dalam melakukan sertifikasi, akreditasi dan sertifikasi berperan dalam standarisasi.

"Dalam menetapkan standarisasi, BSN bekerja dengan serius, yaitu melibatkan auditor dan akademisi yang berperan dalam akreditasi serta sertifikasi produk," kata Heru Suseno.

BSN sebagai lembaga standarisasi pemerintah telah diakui oleh badan terkait Internasional. Contohnya ISO. BSN juga menyebutkan bahwa di dalam OKI, lembaga Islam Internasional, juga ada badan yang mengatur standarisasi, yaitu SMIC. BSN sendiri belum bergabung menjadi SMIC karena hal tersebut membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com