Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Wamen, Pemerintah Bisa Berhemat Rp 15 Miliar Per tahun

Kompas.com - 05/06/2012, 11:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengeluaran pemerintah bisa ditekan sekitar Rp 15 miliar per tahun jika Mahkamah Konstitusi menilai posisi 20 wakil menteri yang ditunjuk Presiden bertentangan dengan konstitusi. Posisi wamen itu dinilai sebagai pemborosan pemerintah.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, memberi contoh, alokasi anggaran untuk Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri mencapai Rp 728 juta pada tahun 2011. Anggaran lalu naik menjadi Rp 753 juta. Kementerian Luar Negeri mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun 2013 menjadi Rp 1,14 miliar.

Jika asumsi setiap wamen mendapat Rp 753 juta per tahun, kata Uchok, pengeluaran pemerintah setiap tahun untuk 20 wamen sekitar Rp 15 miliar. "Hal ini membebani APBN kita," kata Uchok di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Uchok menilai tugas wamen juga tidak jelas. Wamen Luar Negeri, misalnya, kata Uchok, dalam nomenklatur hanya disebutkan bertugas dalam koordinasi penanangan imigran gelap dan penyusunan bahan laporan wamen kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk persoalan itu, kami meminta kepada MK untuk membatalkan wamen ini. Selain karena pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus hanya untuk membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang Istana, posisi wamen hanya menghabiskan alokasi anggaran. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat," kata Uchok.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan MustoPa mengatakan, pihaknya menghormati apa pun keputusan MK nantinya perihal wamen. Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal ketika menunjuk wamen.

"Kita ingin pemerintah berjalan maksimal. Tentu pemerintah membutuhkan kementerian yang punya kinerja tinggi. Maka, keberadaan wamen dibutuhkan," kata Saan.

Ketika ditanya penilaian posisi wamen memboroskan keuangan negara, Saan menjawab, "Penghematan sudah menjadi komitmen pemerintah. Tentu pengangkatan wamen sudah mempertimbangkan aspek penghematan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com