Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemaksaan Ani Yudhoyono Dapat Jatuhkan Kredibilitas SBY

Kompas.com - 26/05/2012, 08:32 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengajuan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014 di lingkungan Partai Demokrat sepatutnya tidak perlu dipaksakan, mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan tidak akan menyiapkan istri ataupun keluarganya menuju kursi RI-1 pasca-menjabat sebagai presiden.

"Pemaksaan Ani Yudhoyono dapat menjatuhkan kredibilitas SBY karena komitmennya sudah sangat jelas untuk tidak berancang-ancang mengusung Bu Ani sebagai calon presiden mendatang," tutur Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (26/5/2012) pagi.

Sikap Presiden Yudhoyono itu menunjukkan sisi kuat kredibilitas moral untuk mengakhiri masa dua periode di tampuk kepemimpinan nasional secara baik, tanpa menyimpan orientasi ke arah membangun kelangsungan dinasti kekuasaan melalui kepentingan pihak keluarga.

Apalagi, lanjutnya, posisi Ani Yudhoyono sejauh ini lebih pada itikad menyokong peran Presiden Yudhoyono dengan menjadi ibu negara yang baik sekaligus terhormat. Syahganda menilai komitmen Yudhoyono terhadap kekuasaan juga menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk kerap memilih tugas ataupun semangat dalam melapangkan masa akhir kepresidenannya melalui tahapan konstitusional dan pilihan kerja sama politik yang berhati-hati.

"Jadi, kita semua harus meletakkan dengan adil guna memperkuat motivasi Presiden Yudhoyono secara mulia dan kemudian menempatkan Yudhoyono sebagai negarawan yang diperlukan bangsa setelah selesai menjabat presiden," ujarnya.

Ia menambahkan, peran kenegarawanan itu yang agaknya diinginkan oleh semua keluarga besar Yudhoyono saat ini. Karena itu, perdebatan yang mengharuskan pencalonan Ani Yudhoyono untuk melanjutkan kepemimpinan Yudhoyono, termasuk sikap keberatan sejumlah elemen di Partai Demokrat, perlu dihentikan. Hal ini perlu agar tidak mengganggu fokus anggota keluarga Yudhoyono dalam memegang komitmen, yang telah dinyatakan dengan prinsip sebagai kepala negara oleh Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com