Pemerintah Harus Belajar dari Kasus Corby

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Indonesia harus belajar dari sikap Pemerintah Australia terhadap Schapelle Corby. Pemerintah Australia terus melakukan penekanan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

"Jadi ini memberikan pembelajaran pada pemerintahan kita untuk melakukan tindakan yang sama dalam memberikan perlindungan kepada warga negara kita," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2012).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pemberian grasi kepada Corby dengan mengurangi masa tahanan selama lima tahun penjara. Pemerintah Indonesia berharap pemberian grasi ini memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia.

Corby diputuskan bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kg ganja dan divonis 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 silam.

Pramono mengatakan, tidak mungkin grasi itu diberikan tanpa ada tekanan dari Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia, kata dia, harus bersikap sama yakni tidak melihat kasus yang menjerat warga negaranya dalam memberikan perlindungan. "Dalam konteks itu, yang bersangkutan (Corby) jelas melakukan tindakan yang dianggap dalam diplomasi internasional merupakan pelanggaran berat. Salah satu kesalahan fatal dalam dunia internasional kalau dia terlibat dalam perdagangan narkoba," kata Pramono.

Selanjutnya, kata politisi PDI Perjuangan itu, Pemerintah Indonesia harus memberikan tekanan kepada Pemerintah Australia agar ada timbal balik dari pemberian grasi untuk Corby. Pasalnya, menurut Pramono, pengurangan hukuman selama lima tahun sangat besar. "Lima tahun angka yang luar biasa. Kepada warga negara sendiri saja saya belum pernah melihat ada garasi sebanyak itu," tegas Pramono.