Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, KPK Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan Menpora

Kompas.com - 22/05/2012, 11:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Selasa (22/5/2012). Andi dipanggil untuk diperiksa terkait penyelidikan pembangunan pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap Andi ini dijadwalkan KPK pada Kamis (24/5/2012) nanti.

"Dijadwalkan permintaan keterangan hari Kamis, suratnya rencananya hari ini dikirim," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, melalui pesan singkat, Selasa.

Kemarin, Johan mengatakan bahwa Andi akan dimintai keterangan terkait proses pengadaan proyek Hambalang yang nilainya Rp 1,52 triliun itu. Selaku Menpora yang kemeteriannya menggarap proyek tersebut, Andi dianggap tahu seputar proses pengadaannya yang juga melibatkan Komisi X DPR.

Selain Andi, KPK juga berencana memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus ini. Mengenai kapan Anas akan diperiksa, Johan belum dapat memastikan hal tersebut.

Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Permai Grup (perusahaan Nazaruddin), beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin yang divonis empat tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap itu, menyebut Anas sebagai pihak yang mengatur proyek Hambalang. Nazaruddin juga mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas.

Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari pihak Adhikarya, pelaksana proyek Hambalang.

Selain menuding Anas, Nazaruddin juga menyebut Andi dapat uang Rp 10 miliar dari proyek Hambalang. Uang tersebut, katanya, diberikan oleh Mahfud Suroso, pengusaha yang disebut sebagai orang dekat Anas Urbaningrum.

"Dari Rp 100 miliar ke Yulianis, Rp 50 miliar ke Andi katanya. Mahfud waktu itu Rp 10 miliar," kata Nazaruddin seusai diperiksa KPK, (13/4/2012).

Andi Dilapori Nazaruddin soal Sertifikat Hambalang

Dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin mengatakan kalau Nazaruddin pernah melapor ke Andi soal sertifikat lahan Hambalang yang selesai diurus.

Hal itu disampaikan Nazaruddin ke Andi dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Andi, Januari 2010 lalu. Pertemuan itu juga diikuti Mahyuddin dan Angelina Sondakh. Menurut Mahyuddin, Andi merespon laporan Nazaruddin tersebut dengan mengucapkan "terima kasih".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com