Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

40 Ahli Rusia Diterbangkan ke Indonesia Selidiki Kasus Sukhoi

Kompas.com - 11/05/2012, 18:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Rusia menanggapi serius peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 yang berisi 45 orang penumpang beberapa waktu lalu. Mulai malam ini dan esok hari, pemerintah Rusia menurunkan 40 ahli negeri tersebut yang akan didampingi 37 orang lainnya.

Demikian diungkapkan Yury Slyusar, Deputi Kementerian Industri dan Perdagangan Rusia, Jumat (11/5/2012), di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. "Dua pesawat dari Rusia akan datang malam ini dan besok. Pesawat pertama, 40 ahli dari Rusia dan kedua ada 37 orang Rusia," ucapnya.

Sementara tim yang sudah terlebih dulu datang ke Jakarta berjumlah 15 orang yang terdiri dari pihak Kementerian dan United Aircraft Rusia. Mereka sudah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

"Tim yang datang kemarin sudah mulai kerja dan sudah beberapa kali bertemu dengan instansi terkait dan sudah mempersiapkan tindakan-tindakan bersama dalam beberapa hari ke depan," ujar Duta Besar Rusia, Alenxandrei Ivanov.

Seluruh tim nantinya akan membantu mengevakuasi dan mengindentifikasi korban, serta menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat Sukhoi. "Sesuai dengan prosedur yang berlaku panitia interogasi bisa bekerja selama 12 tahun. Kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat," pungkas Yury.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait musibah jatuhnya pesawat penumpang Sukhoi Superjet 100. Pada pembicaraan tersebut, Presiden Putin menyampaikan dua permintaan kepada Presiden Yudhoyono.

"Pertama, Presiden Putin meminta kerja sama dengan Indonesia untuk proses identifikasi forensik terhadap korban musibah tersebut, di mana Rusia juga memiliki ahli-ahli di bidang tersebut," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada para wartawan, Kamis tengah malam.

Presiden Putin juga menawarkan kerja sama untuk mengirimkan pakar yang akan mengidentifikasi reruntuhan pesawat berpenumpang 47 orang tersebut. Menurut Faiza, Presiden Yudhoyono telah menyetujui dua permintaan tersebut. Bahkan, Kepala Negara telah menghubungi instansi-instansi terkait di Indonesia untuk segera merealisasikan kerja sama tersebut.

Kedua kedutaan besar, baik RI maupun Rusia, juga akan dihubungi untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Presiden Yudhoyono meminta agar hal tersebut diinformasikan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," kata Faiza.

Pada kesempatan tersebut, kedua kepala negara juga saling menyampaikan dukacita yang mendalam atas musibah ini. Dari 47 penumpang, delapan di antaranya adalah warga Rusia.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono telah menginstruksikan agar musibah jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan RA 36801 itu diinvestigasi secara saksama. Secara terpisah, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menyatakan telah membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki penyebab musibah tersebut. Komisi ini dipimpin oleh Menteri Industri dan Perdagangan Rusia Yury Slyusar dan beranggotakan para pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan United Aircraft Corporation.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

    Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com