Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Terbang Sukhoi Kantongi Izin 3 Kementerian

Kompas.com - 10/05/2012, 17:56 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti, menegaskan bahwa penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (9/5/2012), telah mendapatkan izin dari tiga Kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Perhubungan.

"Mereka sudah minta izin dalam rangka penerbangan di Indonesia. Ini pesawat asing yang terbang di Indonesia jadi harus punya izin. Izin dikeluarkan dari Kemenlu, TNI, dan terakhir dari Dirjen Perhubungan Udara. Izin sudah diberikan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan demo flight ini," sebut Herry, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Herry mengatakan, pihak Sukhoi memilih rute untuk terbang di atas Lapangan Atang Sendjaja, Bogor. Itu merupakan lapangan untuk landasan militer. "Itu base helikopter TNI AU," sambung dia.

Herry menyebutkan, Sukhoi mungkin saja memilih lapangan tersebut karena frekuensi penerbangan di atasnya tidak padat. Bila memilih di daerah utara, maka Sukhoi akan bertemu lalu lintas penerbangan yang padat. "Jadi boleh saja," sebutnya.

Posisi terbang dengan ketinggian 6.000 kaki, kata Herry, tidak masalah bila di atas Lapangan Atang Sendjaja. Tapi Herry belum bisa menyimpulkan apakah Sukhoi terbang keluar dari jalur yang telah direncanakan. "Kita belum tahu (apakah dia keluar jalur)," pungkas Herry yang menyebutkan akan menunggu hasil investigasi untuk mengetahui hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com