Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Pengusungan Capres Diminta Dipermudah

Kompas.com - 30/04/2012, 19:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2014 diharapkan dipermudah. Langkah itu dinilai dapat menghasilkan banyak calon presiden sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.

Syamsudin Haris pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap agar semua partai politik yang lolos ke parlemen dapat mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Menurut dia, parpol cukup melewati seleksi dengan memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen seperti dalam Undang-Undang Pemilu yang baru.

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan oleh partai atau sekumpulan partai yang memiliki 20 persen suara dalam Pemilu atau 25 persen kursi di parlemen. Rencanannya, UU itu akan diamandemen.

"Jadi setiap parpol yang lolos ambang batas bisa ajukan pasangan sendiri. Sudah itu saja. Jangan lagi dibuat ambang batas lain yang tidak masuk akal. Jadi kalau sembilan parpol lolos ke DPR, yah ada sembilan pasangan. Bisa juga berkoalisi," kata Syamsuddin saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 30/4/2012 ).

Syamsuddin membandingkan capres ketika Pilpres di Indonesia yang hanya beberapa pasangan dengan Pilpres di Timor Leste yang mencapai belasan pasangan. Padahal, kata dia, jumlah penduduk Timor Leste hanya sekitar satu juta orang. Adapun penduduk Indonesia diatas 240 juta orang.

Syamsuddin menambahkan, sebaiknya diberi ruang bagi calon independen untuk maju sebagai capres. Hal itu, kata dia, untuk mengatasi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol setelah berbagai kasus, salah satunya korupsi yang dilakukan politisi.

Dia tak sependapat dengan kecenderungan parpol saat ini yang mengusung ketua umum sebagai capres. "Banyak sumber kepemimpinan selain parpol. Bisa akademisi, tokoh ormas, dan lainnya," kata dia.

Mohamad Sohibul Iman Wakil Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera menilai, banyak parpol yang tak menjalankan fungsi pengkaderan calon pemimpin sejak dini. Akibatnya, kata dia, banyak kritikan ke parpol.

Menurut Sohibul, calon independen tetap bisa maju sebagai capres dengan diusung parpol. Asalkan, calon independen itu memiliki tingkat elektabilitas yang melebihi tokoh internal parpol.

"Tapi proses calon independen panjang. Dia harus bisa pasarkan dirinya sehingga populer di mata masyarakat. Kalau tokoh internal tak sepopuler calon independen, partai pasti akan lirik calon independen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com