Polri Bantah Jenderal Lalu Lintas Terima Suap

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah dugaan bahwa Inspektur Jenderal (Pol) DS menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Proyek ini diklaim telah sesuai prosedur.

"Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan oleh Irwasum sementara dari sisi mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan aturan yang ada. Kewajiban dari kontraktor pengadaan alat drive simulator polres-polres se-Indonesia, ini sudah terpenuhi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Senin (23/4/2012) di Jakarta.

Boy mengatakan, dalam proyek ini Polri justru menyatakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan internal kontraktor. Mereka diduga melakukan penggelapan dan tindak pidana yang kini ditangani Poltabes Bandung. Namun, ia tak menjelaskan secara detail tentang penggelapan dan tindak pidana tersebut.

"Itu diketahui dari hasil verifikasi dari Irwasum. Kami juga dengar mereka berurusan tindak pidana tapi bukan kaitan dengan Mabes Polri. Polri nilai hasil klarifikasi Irwasum berjalan normal (proyeknya), cuma permasalahan internal kontraktor ada konflik," ujarnya.

Boy juga menegaskan bahwa proses perpindahan DS, yang kini menjadi Gubernur Akademi Kepolisian di Semarang, bukan karena terkait dugaan kasus itu. "Mutasi jabatan yang wajar dan normal. Temuan Irwasum itu yang kami terima belum ada permaslahan proyek itu, tapi ada permasalahan internal perusahaan kontraktor itu saja," jelasnya.

Majalah Tempo menyebutkan bahwa informasi dugaan suap ini diperoleh dari pengakuan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang. Sukotjo menerima pesan dari kongsi dagangnya, Budi Susanto yang menjabat Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA). Perusahaan ini memenangi tender pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar di Korps Lalu Lintas Polri. PT CMMA kemudian menggandeng PT ITI untuk mengerjakannya. "Saya dipesan agar sampai Jakarta pada siang hari," kata Sukotjo.

Sebelum sampai ke Jakarta, Sukotjo dan Budi mengatur pertemuan di dekat Pintu Tol Pondok Gede Timur, Bekasi. Sukotjo tiba lebih dulu ke kantor Korps lalu Lintas di Cawang, Jakarta Timur. Tak lama, Budi sampai dengan Toyota Camry hitam bernomor polisi B 8 DVA. Sukotjo turun dari mobil menemui sang kolega. Menurut Sukotjo, Budi meminta dia mengantarkan satu kardus lain ke Kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan. "Antarkan uang itu ke Pak Djoko Susilo," katanya menirukan permintaan Budi.

Menurut Sukotjo, Budi kemudian menambahkan bahwa DS tidak di kantor. Jadi, Sukotjo diminta menyerahkan kardus itu ke T, sekretaris pribadi DS. Sukotjo meluncur ke markas Korps Lalu Lintas Polri dan tiba pukul 13.00. Selanjutnya dia masuk ke ruangan DS di lantai dua gedung utama. "Ibu T sudah menunggu di ruang tamu. Dia menerima kiriman itu," katanya.

Belakangan, Sukotjo bertemu dengan seorang perwira menengah di Bagian Perencanaan dan Administrasi Korps Lalu Lintas. Sang perwira, menurut dia, menanyakan kiriman uang darinya. Ia mengingat, perwira yang mengurus proyek pengadaan itu bertanya, "Apakah paket 2 m (miliar) sudah sampai?" Sukotjo pun berpikir bahwa uang dalam kardus merupakan setoran untuk pejabat tertinggi di korps itu.

Ditemui secara terpisah, Budi Susanto membenarkan pernah meminta uang tunai Rp 4 miliar kepada Sukotjo. Dia juga tidak membantah pertemuan di Pintu Tol Pondok Gede. Begitu juga permintaan agar Sukotjo mengantarkan satu kardus uang ke kantor Korps Lalu Lintas.