Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Patungan Uang, Bukan Konsumsi Publik

Kompas.com - 10/04/2012, 15:47 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pengumpulan dana dari seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di Parlemen untuk pembagian sembako di daerah tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, kata Priyo, hal itu adalah masalah internal partai.

"Itu tidak masalah dan tidak perlu diperdebatkan karena itu kebijakan internal Fraksi Partai Golkar. Karena itu, ini bukan untuk konsumsi publik," kata Priyo di Komplek DPR, Jakarta, Selasa ( 10/4/2012 ).

Priyo dimintai tanggapan perihal instruksi dari F-PG kepada seluruh anggota fraksi. Dalam surat itu disebutkan, pimpinan F-PG sudah menyiapkan tas tempat sembako serta spanduk bergambar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Setiap anggota diminta menyerahkan uang Rp 10 juta sebagai pengganti 1.000 buah tas dan 25 spanduk.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua F-PG Setya Novanto itu juga menyebutkan bahwa sembako dibagikan dalam rangka menghadapi Pemilu 2014 yang kemungkinan menggunakan sistem proporsional terbuka atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Pembagian sembako dilakukan untuk meraih simpati serta pencitraan di seluruh daerah pemilihan.

Priyo mengatakan, tidak ada anggota F-PG yang keberatan atas kebijakan itu. Priyo mengaku belum tahu apakah dirinya juga diminta untuk menyumbang Rp 10 juta. Jika diminta, Wakil Ketua DPR itu mengaku siap memberikan.

"Ini betul-betul merupakan sistem gotong royong yang sedang dibangun dengan cara patungan. Ini biasa-biasa saja terjadi di fraksi. Ini jamak," kata Priyo.

Priyo menolak jika pembagian sembako itu disebut bentuk kampanye atau politik uang. "Sudah tentu ini tidak didesain untuk itu. Jauh dari angan-angan seperti itu," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com