Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Popularitas Ical Diklaim Paling Tinggi

Kompas.com - 09/04/2012, 17:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical diklaim memiliki tingkat popularitas yang paling tinggi dibanding kader Golkar lain berdasarkan hasil survei internal sementara. Oleh karena itu, Partai Golkar bakal segera menetapkan Ical sebagai capres dalam Pemilu 2014.

"Kita harus konsekuen dengan aturan kita. Kita mendorong kader kita yang rating tinggi. Dari hasil survei sementara, Pak Aburizal paling tinggi, jadi dia yang harus didukung," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad ketika dihubungi, Senin (9/4/2012).

Fadel mengatakan, alasan lain yakni desakan dari pengurus daerah agar Ical segera ditetapkan menjadi capres. Untuk itu, kata Fadel, jadwal rapat pimpinan nasional untuk penetapan capres akan dipercepat menjadi bulan Juli 2012 dari rencana awal Oktober 2012.

"Tadi malam rapat terbatas, merencanakan rampimnas tanggal 7 dan 8 Juli di Bogor. Setelah itu cari tempat deklarasi," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Fadel menambahkan, hasil survei internal terakhir akan diumumkan bulan Juni 2012. Sebanyak 28 kader Golkar ikut disurvei. "Kalau JK (Jusuf Kalla) bertanya soal hasil survei, kita jawab, soal survei akan dijawab nanti bulan Juni. Survei dilakukan independen dan internal," katanya.

Seperti diberitakan, JK beberapa waktu lalu menyatakan secara terbuka bersedia maju sebagai capres. Tak lama setelah pernyataan JK, Ical juga secara terbuka menyatakan siap maju sebagai capres. Percepatan rapimnas disebut agar tak ada dualisme capres dari Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com