Jumat, 25 April 2014

News / Regional

KPK Geledah Kantor PT PP dan DPRD

Kamis, 5 April 2012 | 16:39 WIB

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (5/4/2012), menggeledah sejumlah tempat terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olaraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menggeledah kantor PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Riau, kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, serta kantor DPRD Riau. Penggeledahan di kantor Dispora merupakan penggeledahan lanjutan. "Kami masih melanjutkan pengeledahan di beberapa tempat," kata Johan di Jakarta, Kamis. Johan belum dapat mengungkapkan hasil penggeledahan di tiga tempat tersebut. Penggeledahan di DPRD dan PT PP, katanya, masih berlangsung.

Dalam kasus dugaan suap pembahasan dana PON, KPK menetapkan empat tersangka. Keempat tersangka itu terdiri dari dua anggota DPRD Riau berinisial MFA dan MD, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berinisial EDP, serta pegawai PT Pembangunan Perumahan (PT PP) berinisial RS. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan pada Senin (2/4/2012) malam.

Bersamaan dengan penangkapan malam itu, KPK menyita uang senilai Rp 900 juta di rumah MFA. "Uang terdiri dari pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan," ucap Johan.

Adapun MFA dan MD, selaku anggota DPRD, diduga menerima suap terkait pembahasan perda tersebut. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyuapan itu diduga dimaksudkan agar DPRD menyetujui penambahan anggaran pembangunan fasilitas PON.

Adapun ED selaku pihak Dispora diduga memberi suap kepada dua anggota DPRD. Dia jerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi. Demikian juga dengan RS. Pegawai PT PP itu disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Johan mengatakan, tidak ada pemeriksaan tersangka maupun saksi hari ini.


Penulis: Icha Rastika
Editor : Laksono Hari W