Marzuki: Mereka Lupa Jadi "Bapak" Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo turut mendukung unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di wilayah mereka. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, seharusnya sebagai kepala daerah, mereka mengingat betul posisi tersebut untuk mengayomi, bukan larut dalam unjuk rasa.

"Mereka sudah lupa sebagai 'bapak' dari masyarakat yang beraneka ragam. Kalau pribadi silakan saja, hak setiap orang. Tapi sebagai kepala daerah harus taat dengan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Inilah otonomi yang kebablasan praktiknya menjadi federal," ujar Marzuki saat dihubungi wartawan, Selasa (27/3/2012).

Menurutnya, jika memang ada sanksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait aksi dua kepala daerah tersebut, maka Mendagri berhak untuk menjalankannya. "Ya ikuti saja peraturan perundang-undangan yang ada," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, akibat dari aksi dua wakil wali kota ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan melayangkan teguran kepada keduanya. Menurut Gamawan, keduanya dinilai melanggar etika pemerintahan akibat turut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

Kepala daerah, lanjut Gamawan, wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban serta mematuhi peraturan perundangan. Karenanya, kepala daerah tidak etis bila memimpin unjuk rasa.