Rabu, 23 April 2014

News / Megapolitan

Polda Metro: Pelibatan TNI di Bawah Kendali Polisi

Senin, 26 Maret 2012 | 13:26 WIB

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, TNI dinilai hanya berwenang untuk melindungi negara dari serangan negara lain dan bukannya dari warga sendiri. Keterlibatan TNI pun dianggap tanda kepanikan pemerintah menjelang penetapan harga BBM.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa keterlibatan TNI adalah hal biasa dan kerap dilakukan kepolisian dalam tiap operasi kepolisian. "Bukan suatu baru karena beberapa kegiatan sebelumnya sudah dilakukan juga. Dalam penjagaan itu, mereka juga bisa dilibatkan atas permintaan mayarakat," ujar Rikwanto, Senin (26/3/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Dalam pengamanan aksi unjuk rasa kali ini, Polda Metro Jaya mengerahkan 22.458 personel. Dari jumlah itu, sebanyak 8.254 personel adalah anggota TNI. Prajurit TNI ini akan ditempatkan di sejumlah objek vital, seperti stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), depo Pertamina, dan lokasi utama aksi unjuk rasa di antaranya Gedung DPR/MPR serta Monumen Nasional.

"Untuk pelibatan kekuatan, TNI di bawah kendali kepolisan ditempatkan di objek vital yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerusakan," ucap Rikwanto.

Ia menyatakan, TNI juga tidak akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Polisi menjadi barisan terdepan yang menjaga aksi masyarakat, sementara TNI akan turun jika situasi sudah dinilai cukup rawan.

Aksi menolak kenaikan harga BBM diperkirakan akan mencapai puncaknya besok, Selasa (27/3/2012). Berdasarkan data Polda Metro Jaya, sebanyak 8.000 demonstran akan berbondong-bondong datang ke Jakarta dan berunjuk rasa di sejumlah tempat, seperti di depan Gedung DPR/MPR, Istana Negara, dan bundaran Hotel Indonesia (HI).


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Laksono Hari W