Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Siap Tindaklanjuti Keterlibatan Aziz Syamsuddin

Kompas.com - 14/03/2012, 20:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi siap menindaklanjuti dugaan keterlibatan Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin dalam proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Timur yang berkaitan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya tentu akan menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan Aziz jika telah memiliki cukup data dan informasi.

"Sampai hari ini belum ada informasi, data secara detail yang masuk ke KPK berkaitan dengan itu. Tentu kalau informasi dan data detail masuk ke KPK, tentu akan ditelusuri lebih jauh," kata Johan di Jakarta, Rabu (14/3/2012).

Jika ditemukan informasi atau data terkait keterlibatan Aziz tersebut, KPK, kata Johan, akan menelusuri validitas data tersebut. Sejauh ini, kata Johan, KPK belum mendapat data atau informasi terkait keterlibatan Aziz dalam proyek senilai Rp 567 miliar itu.

Seperti diberitakan Koran Tempo, Aziz yang juga anggota Wakil Ketua Komisi III DPR itu diduga membantu Nazaruddin dalam meloloskan usulan proyek Kejaksaan Agung tersebut di DPR. Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, dugaan keterlibatan itu terekam dalam catatan keuangan perusahaan Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Dalam dokumen tertanggal 24 April 2010, tercatat dua kali pengeluaran untuk "Azis". Pengeluaran pertama dibukukan dengan keterangan "All Azis" dengan perincian 250.000 dollar AS untuk anggota Komisi Hukum DPR dan 50.000 dollar AS sebagai jatah Azis.

Pengeluaran kedua, tertulis keterangan AS, Alwy, dan Olly, sebesar 500.000 dollar AS. Pada hari yang sama, tercatat pengeluaran buat "Olly" sebesar 500.000 dollar AS.

Sementara Aziz, hanya menanggapi santai pemberitaan ini. Aziz mengatakan, untuk saat ini ia hanya menunggu perkembangan pemberitaan terkait masalah itu. Pasalnya, kata Wakil Ketua Komisi III itu, ia juga pernah diserang dengan pemberitaan membekingi impor BlackBerry ilegal.

"Kasus BlackBerry itu mana sekarang?" kata dia. Ketika ditanya mengapa tidak membantah, sambil terus berjalan, Aziz menjawab, "Tanya orang di pinggir jalan, tahu jawabannya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

    Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

    Nasional
    Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

    Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

    Nasional
    Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

    Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

    Nasional
    Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

    Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

    Nasional
    Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

    Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

    Nasional
    Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

    Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

    Nasional
    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

    Nasional
    Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

    Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

    Nasional
    KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

    Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

    Nasional
    Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

    Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

    Nasional
    Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

    Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

    Nasional
    Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

    Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

    Nasional
    Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

    Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

    Nasional
    Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

    Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com