Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Kami Tak Tutup Mata

Kompas.com - 14/03/2012, 00:22 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak kembali mencuat dengan munculnya nama Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, pihaknya tidak akan memberikan celah perlindungan sedikit pun pada pegawai pajak yang terindikasi melakukan korupsi.

Ia menyatakan, Ditjen Pajak mendukung penuh penegak hukum yang mengusut kasus-kasus mafia pajak. "Kami bukannya tutup mata. Saya tidak pernah ingin melindungi pejabat-pejabat di Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan. Saya jamin dan janji pada masyarakat dan anggota Dewan, saya tidak akan melindungi siapa pun," tegas Fuad di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Namun, ia menyatakan agar publik juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pasalnya, belum tentu seorang pegawai yang disebut namanya oleh PPATK dianggap bersalah jika belum dapat dibuktikan. Ia mengatakan, ada juga pejabat pajak yang baik tapi difitnah karena taat melakukan investigasi terhadap perusahaan wajib pajak yang bermasalah.

"Ada juga laporan tentang petugas pajak yang ternyata tidak benar. Dia adalah orang jujur yang melakukan penyidikan dan investigasi terhadap wajib pajak tertentu, tapi kemudian ada serangan balik memfitnah dia. Tujuannya untuk menggeser dia. Ini masyarakat juga harus hati-hati terhadap isu ini karena pejabat ini justru pejabat yang sedang berhadapan dan berbenturan dengan pemain-pemain yang kuat," tutur Fuad.

"Fitnahnya kadang datang bertubi-tubi agar dia disingkirkan dari jabatannya. Ini mohon jadi catatan publik," sambung Fuad. Selain itu, Fuad juga meminta agar publik tidak terus mempersalahkan Ditjen Pajak dan menilai dari sisi buruk saja karena pemberitaan media semata.

Menurutnya, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas mafia pajak. Bahkan, saat kasus Gayus bergulir, ia mempersilakan 40 penyidik Bareskrim untuk memeriksa sekitar 135 pegawai pajak untuk kepentingan penyidikan. Ia tidak mau Ditjen Pajak disebut seolah melegalkan mafia pajak di dalamnya.

"Jangan masyarakat hanya diberikan informasi yang negatif terus, seolah-olah Dirjen Pajak tidak pernah melakukan hal-hal yang baik dan perbaikan. Dihujat terus. Kami selalu tindak lanjuti laporan dari luar. Pengungkapan kasus-kasus pajak itu terjadi karena reformasi dalam Ditjen Pajak," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com