Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Mudhori Dicari hingga ke Tengah Hutan

Kompas.com - 20/02/2012, 21:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Mudhori, tiga kali mangkir dari panggilan persidangan. Dia sedianya menjadi saksi untuk sidang kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi dengan terdakwa I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Seorang sumber mengatakan, jaksa KPK telah berupaya menjemput Ali di kediamannya di Lumajang, Jawa Timur. Namun, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Lumajang itu tidak ada di rumahnya.

"Kamis 16 Februari ke Lumajang. Sampai di sana, Ali Mudhori tidak ada di tiga rumahnya, termasuk yang rumahnya tempat kantor DPC PKB," ucap sumber tersebut saat dihubungi, Senin (20/2/2012).

Karena itu, jaksa KPK dengan bantuan sekitar 20 intel Polres Lumajang mencari Ali Mudhori hingga ke pelosok Lumajang. Hasilnya, Ali Mudhori pun ditemukan di suatu tempat terpencil serupa hutan di sana sekitar pukul 23.00.

"Katanya waktu itu lagi pengajian. Kan aneh pengajian di hutan dan mobilnya pun Innova yang saya tahu susah buat jalan di hutan kayak gitu," ucap sumber itu.

Adapun Ali Mudhori turut diduga terlibat kasus dugaan suap PPID Transmigrasi ini. Dia disebut-sebut bersama Sindu Malik, Fauzi, dan Iskandar Pasojo (Acos) mengatur pemberian fee Rp 1,5 miliar dari pengusaha Dharmawati ke Dadong dan Nyoman.

Ali Mudhori bersama tiga orang lainnya itu sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Jaksa KPK, Jaya Sitompul, meminta Ali kooperatif untuk mengungkap kebenaran materiil dalam kasus dugaan suap PPID ini. KPK pun, kata Jaya, tidak segan-segan melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Ali.

"Kita mengimbau Ali Mudhori untuk bersikap kooperatif," katanya. Jaya menilai kesaksian Ali ini penting dalam membuktikan auktor intelektualis dalam kasus ini. Setidaknya, lanjut Jaya, keterangan Ali dapat menjadi bukti untuk menjerat tersangka lain.

"Kesaksian Ali Mudhori penting untuk buktikan keterlibatan Muhaimin. Apakah benar namanya dicatut atau tidak," kata Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju di Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju di Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com