ICW: Siti Fadilah Intervensi Pengadaan Alkes Flu Burung

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari, diduga mengintervensi pengadaan alat kesehatan (alkes) flu burung di Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) pada 2006. Proyek pengadaan alkes itu menjadi perkara dugaan korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Siti mengetahui dan merekomendasi pengadaan, diduga ikut kontribusi terhadap kasus," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (7/2/2012).

Menurut Febri, keterlibatan Siti dalam proyek pengadaan ini terlihat dari surat rekomendasi yang dikirimkan Menkes ke Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik saat itu, Ratna Dewi Umar. Adapun Ratna ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

Dalam surat rekomendasi tertanggal 12 Juni 2006 tersebut, Siti selaku Menkes menyampaikan kepada Ratna Dewi Umar untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alkes flu burung 2006. Alasannya, wabah flu burung saat itu merupakan kejadian luar biasa yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat sehingga harus ditangani sesegera mungkin.

"Pengadaan alkes dan perbekalan rumah sakit dalam rangka penanganan wabah flu burung merupakan keadaan luar biasa yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan pengerjaannya tidak dapat ditunda, harus segera dilakukan sehingga proses pengadaannya ditempuh dengan penunjukan langsung," demikian bunyi surat rekomendasi yang ditemukan ICW itu.

Dalam kesaksiannya, kata Febri, Ratna Dewi Umar juga membenarkan kalau pengadaan alkes tersebut dilakukan atas perintah Siti. KPK beberapa kali memeriksa Siti sebagai saksi terkait kasus ini. Seusai diperiksa KPK selama kurang lebih dua jam hari ini, Siti mengaku tidak banyak tahu ihwal pengadaan proyek itu. "Saya tidak terlalu tahu, saya hanya saksi," katanya.

Dalam kasus pengadaan alkes 2006 ini, KPK menetapkan Ratna Dewi Umar sebagai tersangka bersama Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes, Mulya A Hasyim. Keduanya diduga terlibat dalam penunjukan langsung PT Bersaudara sebagai rekanan terkait pengadaan proyek alkes 2006 ini. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 36,3 miliar. Siti menilai, kasus dugaan korupsi ini hanya perkara kecil dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lainnya.

"Persoalan ini sebenarnya kecil dibandingkan persoalan nasional lainnya. Mudah-mudahan KPK tidak terlena dengan yang kecil-kecil nilainya ini," ucap Siti.