Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Jika Anas Mundur, Demokrat Membaik

Kompas.com - 06/02/2012, 12:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meyakini tingkat elektabilitas partainya akan kembali membaik jika Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab, kini Partai Demokrat tersandera oleh kasus wisma atlet SEA Games di Jaka Baring, Sumatera Selatan, dan Hambalang, Jawa Barat, yang menyeret Anas.

"Aku kan sudah bilang mundur dulu sementara, selesaikan masalah ini. Kita enggak mau tersandera. Ini faktanya," kata Ruhut di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (6/2/2012).

Ruhut melontarkan pendapatnya ini sebagai tanggapan atas turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilansir Minggu kemarin. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.

Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Partai Demokrat. LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi, saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap tersebut.

Ruhut mengatakan, secara organisasi, tidak ada mekanisme yang dapat menurunkan Anas. Sebab, yang bersangkutan belum dijadikan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Menurut dia, hanya kehendak Anas sendiri untuk mundur yang dapat menyelamatkan partai.

Sebelumnya, khusus mengenai Anas yang disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai Ketua Umum.

Terkait pernyataan itu, Ruhut mengatakan, "Aku juga sama kalau bicara soal hukum. Tapi kita berbicara etika dalam politik. Etika yang harus dikedepankan."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com