Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1 Kursi di Ruang Banggar Rp 24 Juta

Kompas.com - 17/01/2012, 14:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).

Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.

Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia.

Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal.

Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    Nasional
    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

    Nasional
    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

    Nasional
    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com