Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Akan Tempuh Pemecatan Sekjen DPR

Kompas.com - 13/01/2012, 16:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memecat Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. Marzuki menilai, Nining tak layak menjabat Sekjen DPR.

Marzuki mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait masalah Nining. "Saya akan tempuh prosedur itu (pemecatan)," kata Marzuki di Kompleks DPR, Jumat (13/1/2012).

Marzuki menjelaskan, ada beberapa alasan dirinya meminta Nining dipecat. Pertama, kata dia, Setjen kerap melaksanakan proyek tanpa sepengetahuan atau konsultasi dengan pimpinan DPR. Terakhir, proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar.

Marzuki memberi contoh ketika dirinya diberikan komputer untuk ditaruh di ruang kerja pada awal tahun 2010. "Saya kaget. Ibu Sekjen, ini siapa yang minta? Kata Bu Sekjen, ini ada anggarannya. Padahal, di meja saya ada komputer. Kemudian saya ingatkan, 'Bu Sekjen, lain kali kalau beli barang apa pun untuk DPR harus dilaporkan ke pimpinan walaupun itu ada anggarannya," kata Marzuki.

Alasan lainnya, tambah Marzuki, ia banyak menerima pengaduan dari para vendor bahwa terjadi praktik KKN dalam proses tender proyek di DPR. Marzuki mengaku meneruskan semua pengaduan itu ke Nining. Namun, ucapnya, tak ada tindak lanjut dan penjelasan.

Kesalahan lainnya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Setjen tak mengindahkan program pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya terlihat dari keputusan mengimpor ratusan kursi mahal untuk ruang rapat Banggar.

"Renovasi ruang Banggar sangat menyakitkan. Hanya kursi saja harus impor. Padahal, produksi dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan harga yang jauh lebih murah," katanya.

Seharusnya, lanjut Marzuki, Sekjen tidak langsung menerima apa saja yang diinginkan oleh konsultan proyek. Semakin mahal biaya proyek itu, ucap dia, maka akan semakin mahal biaya konsultan.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan, 'Bu Sekjen, tolong bantu saya bekerja yang baik. Kalau ada hal-hal yang krusial yang kira-kira akan menimbulkan opini publik, tolong sampaikan ke saya. Saya tidak tahu hambatannya apa, beliau tidak pernah sampaikan ke saya," katanya.

"Selama ini saya diam. Kalau program itu benar, saya bela. Tapi kalau program itu menyakiti hati rakyat, tidak mengindahkan pesan pimpinan dan pemerintah, apa lagi yang kita pertahankan untuk orang seperti ini?" pungkas Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com