Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelesaian Papua, Janji SBY pada Obama

Kompas.com - 19/11/2011, 22:02 WIB

BALI, KOMPAS.com - Beberapa kasus yang terjadi di Papua menjadi sorotan tersendiri bagi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di depan media peliput Konferensi Tingkat TInggi (KTT) ke-19 ASEAN dan Asia Timur, Sabtu (19/11/2011), SBY menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk bekerja sama menangani semua masalah di Papua, dengan cara-cara yang sesuai prosedur.

Bahkan, di depan Presiden AS, Barack Obama, Presiden SBY mengakui, sudah berjanji akan menegakkan aturan hukum.

"Saya sudah memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cara bijak dan sesuai aturan. Saya janji, hukum itu pasti ditegakkan di Papua. Saya katakan pada beliau kalau ada anggota militer atau Polri yang melanggar hukum, melanggar HAM, ada pengadilan dan kita buktikan itu. Jangan ada immunitas, jangan ada kekebalan, lakukan proses hukum," ujar Presiden.

Di sisi lain, Presiden berharap negara-negara di belahan dunia sadar dan mengerti kalau di Papua ada gerakan separatis ataupun sesl-sel bersenjata yang sangat berbahaya. Di sana, TNI diserang. Begitu juga anggota polisi dan rakyat, juga pekerja sendiri diserang secara membai buta. Di saat itulah, dirinya meminta pengertian dunia untuk memberikan kesempatan pada orang-orang yang diserang untuk membela diri.

"Saya pikir, kalau dalam kondisi membela diri, itu berarti bukan pelanggaran HAM ataupun kejahatan. Tapi, kalau dalam pelaksanannya ada yang melebihi ketentuan dan kepatutan, tentu saja akan ditindak sesuai prosedur, pokoknya yang melewati sisi proporsional akan segera dilakukan investigasi secara menyeluruh," imbuh SBY.

Mengenai urusan integritas Papua, Presiden menyatakan tidak ada toleransi lagi untuk urusan seperti itu.

"Saya bersyukur, karena AS dan Australia mendukung dan mengakui integritas teritorial Indonesia, termasuk Papua," ujarnya. (Nurfahmi Budi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com