Konflik Papua Masalah Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di Papua adalah masalah bangsa. Negara saat ini absen dan seakan membiarkan masyarakat Papua dimarginalkan dan dianiaya.

"Siapa yang bermain, kami tidak punya kemampuan intelijen. Tapi ada beberapa kelompok tentara yang seakan tidak di bawah pemerintahan sipil di sana. Bahkan Gubernur dan Kapolda tidak bisa mengendalikannya," tutur Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Gomar Gultom, Senin di Jakarta.

Menurut Kepala Biro Papua PGI Novel, secara kasat mata bisa dilihat diskriminasi juga terjadi. Polisi yang menjaga aksi buruh PT Freeport terkesan berpihak pada perusahaan.

Keinginan masyarakat Papua untuk referendum, kata Gomar, bisa dilihat sebagai upaya menaikkan posisi tawar karena selama ini dibiarkan bodoh, dimarginalkan, dan diperlakukan tidak adil, atau sebagai harapan merdeka.

Untuk itu, semestinya pemerintah mendengarkan apa aspirasi masyarakat Papua dalam dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai fraksi yang ada serta mereka yang dianggap separatis. Dengan mendengar, pemerintah akan mendapatkan solusi.

Masalah Papua, lanjut Gomar, adalah masalah bangsa. Jangan dilihat sebagai konflik etnis apalagi agama tertentu. Sebab, ini masalah ketidakadilan perlakuan kepada sesama Bangsa Indonesia.