Dharnawati Sempat Ancam Lapor ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, mengaku pernah mengancam akan melaporkan dua pejabat Kemnakertrans I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan. Ia juga akan melaporkan mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena ketiganya meminta uang.

"Mereka pernah meminta ke saya 10 persen. Untuk usulan itu (tawaran mendapat proyek), kami harus menyetor 10 persen, tetapi saya enggak pernah mau," kata Dharnawati seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/9/2011).

Nyoman dan Dadong turut menjadi tersangka kasus tersebut. Dharnawati memaparkan, ketiga orang itu pernah meminta fee kepadanya sebagai syarat agar PT Alam Jaya Papua yang diwakili Dharnawati mendapatkan proyek di Kemnakertrans. Ketiganya mengaku mendapat perintah dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

"Itu katanya mereka. Waktu itu saya cross check melalui Doktor Dani, tolong benar (atau) tidak permintaan menteri," ujar Dharnawati. Dani adalah mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura yang memperkenalkan Dharnawati kepada Nyoman.

Karena tidak mendapat jawaban atas konfirmasinya dan merasa terus didesak, Dharnawati mengaku terpaksa memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Nyoman, Dadong, dan Sindu. "Karena didesak terus dengan ancaman usulan saya semua dibatalkan kalau tidak memberikan, akhirnya saya bantu Rp 1,5 miliar. Saya punya kuitansinya," ungkapnya.

Selain itu, Dharnawati mencoba meluruskan pemberitaan tentangnya selama ini. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Muhaimin seperti yang disampaikan kuasa hukumnya, Farhat Abbas. Ia juga mengatakan tidak mengenal Ali Mudhori, mantan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disebut sebagai staf khusus Muhaimin.

"Ali mudhori, saya enggak pernah ketemu. Saya lihat sekarang terlalu banyak berita yang enggak benar," kata Dharnawati.