Pemda di Nias Gratiskan Biaya Perizinan

Nias, Kompas - Pemerintah daerah di Kepulauan Nias menggratiskan semua biaya pengurusan perizinan investasi. Selain itu, pemerintah setempat juga akan memfasilitasi investor dalam penyediaan lahan. Kebijakan itu dilakukan untuk menarik investasi ke wilayah tersebut.

Hal itu dikatakan Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase saat menerima kunjungan Duta Besar Thailand Thanatip Upatising beserta sejumlah pengusaha Thailand di Pulau Nias, Rabu (14/9).

Menurut Martinus, Nias layak menggratiskan perizinan guna memudahkan investasi. Untuk investasi Sri Trang Angro Industri Ltd, perusahaan eksportir karet asal Thailand, misalnya, pemda menyiapkan lahan 2.000 hektar untuk kebun dan 35 hektar untuk pabrik.

”Pemerintah punya anggaran di APBD untuk membeli tanah rakyat. Tanah itu yang akan kami sewakan kepada investor,” katanya. Sebelumnya, ada investor asal China yang tertarik menambang batubara di Pulau Nias.

Kunjungan Dubes Thailand dan sejumlah pengusaha Thailand itu bagian dari program Nias Islands Transition Project yang dilakukan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Selain menjajaki investasi, Thailand juga melakukan asistensi pada petani karet agar memproduksi karet berkualitas. Lebih dari 60 persen penduduk Nias bertani karet. Selama ini, karet hanya dijual mentah keluar pulau.

Thanatip Upatising mengatakan, potensi Nias bagus untuk investasi terutama karet. Namun, untuk kelanjutan investasi, semua bergantung pemerintah daerah. Masalah infrastruktur masih menjadi kendala di kepulauan ini, terutama ketersediaan air bersih dan listrik.

Hal ini mengemuka saat diskusi antara lima pemda di Kepulauan Nias dengan delegasi Thailand. Potensi air ada di banyak tempat, tetapi belum diolah, dan pasokan listrik di Kepulauan Nias saat ini hanya 12 MW.

Rencana pembangunan PLTU 3 x 7 MW di Kota Gunungsitoli baru selesai proses lelang. ”Kalau lancar Februari 2012 sudah kontrak, dan operasi komersial pada triwulan I/2014,” ujar Manajer Senior Komunikasi Perusahaan PT PLN Bambang Dwiyanto.

Kepulauan Nias memiliki lima daerah otonom, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli. ”Perlu terobosan besar untuk memajukan Kepulauan Nias, salah satunya menjadikan satu kesatuan ekonomi. Tiap kabupaten/kota tak bisa hanya bersaing,” kata Kepala Subbidang Otonomi Khusus Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. (WSI)