Penuntasan Bermuara pada Sikap Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Muhammad Nazaruddin, tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011, bahwa dirinya akan bungkam asal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi keluarganya, menggambarkan semacam barter politik. 

Lebih dari itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu seperti ingin mengesankan, penuntasan kasus korupsi yang diduga melibatkan jaringan elite politik itu sebenarnya bermuara pada sikap Presiden.  

Penilaian itu disampaikan Koordinator  Indonesia Crime Analyst Forum, Mustofa B Nahrawardaya, di Jakarta, Jumat (19/8/2011).

Dia menanggapi perkembangan terbaru proses hukum terhadap Muhammad Nazaruddin sepulang dari Kolombia. Dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis lalu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu memilih diam sambil meminta presiden untuk menyelamatkan anak dan istrinya.  

Sebagaimana diberitakan, Nazaruddin meminta presiden untuk tidak mengganggu anak dan istrinya. Dia berjanji untuk tidak berbicara apa-apa lagi, bahkan melupakan semuanya.

"Saya mengaku salah. Jika perlu saya enggak usah disidik, tapi langsung divonis saja, ditahan saja, enggak masalah," katanya.  

Bagi Mustofa B Nahrawardaya, permintaan Nazaruddin agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi keluarganya itu, mencerminkan pengetahuannya bahwa kunci persoalan bermuara pada Presiden.

Dia paham betul, seluruh kader Partai Demokrat  dan para pendukung Presiden terus memperkuat lingkaran pengamanan bagi Presiden. Itu untuk membentengi dugaan keterlibatan orang-orang dekat presiden dalam proyek wisma atlet.  

"Bungkamnya Nazaruddin bukan karena hasil cuci otak. Itu lebih menggambarkan kesadaran, bahwa dirinya kalah siasat dengan elite politik yang ingin menyelamatkan citra presiden dan keluarganya. Apalagi, dia juga sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya yang sekarang tidak diketahui nasib dan keberadaannya. Mungkin saja keluarga Nazaruddin dijadikan semacam sandera untuk menjamin dirinya bungkam," katanya.  

Mustafa berharap, KPK tetap memeriksa nama-nama yang pernah disebut Nazaruddin, meski  dia tetap bungkam. Soalnya, barang buktilah yang lebih penting dalam proses hukum. Sayangnya, barang bukti yang ada juga sangat minim. Bisa juga didalami keterangan Wafid Muharram beserta barangbuktinya.  

"Semuanya tergantung niat KPK maupun penegak hukum lain untuk membongkar kasus ini," katanya.  

Dalam situasi seperti ini, semua elemen masyarakat seyogyanya  bahu-membahu untuk mendesak penuntsan kasus ini. Untuk itu, diperlukan dukungan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan  kelompok antimafia hukum.

"Masyarakat harus terus menjadi kontrol sosial atas proses hukum ini," katanya.