Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Halangi OCK Dampingi Nazaruddin

Kompas.com - 15/08/2011, 22:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah menghalangi pengacara OC Kaligis untuk mendampingi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, saat pertama kali tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (13/8/2011) malam.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP saat pertama datang ke KPK, Nazaruddin belum diperiksa sehingga tak terlalu membutuhkan penasihat hukum. Johan menuturkan, setiap tersangka berhak didampingi pengacara. Jadi, tidak mungkin KPK membatasi hak tersangka mendapatkan penasehat hukum.

"Aturannya itu, kepada tersangka disampaikan anda berhak didampingi pengacara siapa saja, kalau enggak bisa bayar, negara yang nanti menunjuk. Tergantung tersangka dia mau didampingi oleh siapa," kata Johan, kepada Kompas di Jakarta, Senin (15/8/2011).

Menurut Johan, tudingan bahwa KPK sengaja menghalangi pengacara Nazaruddin mendampingi kliennya pada Sabtu malam sama sekali tak berdasar.

Dia menuturkan, saat datang ke KPK setelah mendarat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Nazaruddin tak langsung diperiksa. Dia hanya dibutuhkan untuk keperluan administrasi seperti mengecek identitas dan sebagainya.

"Kan waktu itu naik malam-malam. Baru OC Kaligis menunjukkan surat kuasa yang belum ditandatangani Nazaruddin. Toh malam itu belum ada pemeriksaan mengenai materi, baru administrasi. Karena itu kita balikin lagi ke rutan," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com