Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Akhir Jabatan, SBY Justru Melemah

Kompas.com - 09/08/2011, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Ilmu Politik dari Northwestern University USA, Jeffrey Winters, menilai saat ini kedudukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah melemah, menjelang tiga tahun akhir dari masa jabatannya.

Menurut dia, hal tersebut sebagai sebuah kewajaran karena setelah dua kali masa jabatan seorang presiden sering kali lemah akibat memikirkan kekuasaannya yang tinggal hitungan waktu.

Melemahnya Presiden SBY ini, ujar Jeffrey, juga disebabkan karena meletusnya Partai Demokrat dari internal partainya sendiri. "Dengan Partai Demokrat meletus dari dalam, justru ini membuat SBY lebih lemah secara lebih cepat. Jadi dipercepat proses untuk melemahkan SBY. Dibanding sebelum kasus ini (kasus Nazaruddin) SBY jauh lebih stabil dan lebih kuat. Sekarang, posisinya lebih lemah," ujar pria yang fasih berbahasa Indonesia ini, di Rumah Perubahan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2011).

Ia menyebut, jika SBY ingin memperkuat dan menjaga kepercayaan rakyat padanya sebelum selesai masa jabatan, ia harus bertindak cepat menyelesaikan indikasi dugaan korupsi dari oknum Partai Demokrat ke ranah hukum.

Ketegasan, lagi-lagi menjadi kunci agar SBY bisa memimpin negara ini. "Selama ini banyak orang menyatakan SBY tidak tegas dalam memerintah. Jika SBY ingin kembali dengan full power, dia perlu secepatnya membereskan situasi di Partai Demokrat. Di mana ada begitu banyak kasus korupsi yang muncul, dan harus diselesaikan. Kalau tidak bertindak cepat dan keras, malah posisi dia sebagai Presiden untuk sisa jabatannya luntur begitu saja," paparnya.

Jika SBY, tidak segera bertindak, lanjut Jeffrey, bukan tidak mungkin mengundang kemarahan rakyat. "Indeks muak masyarakat saat ini saya rasa sudah tinggi sekali. Mereka muak dengan keadaan yang terjadi pemerintahan saat ini. Presiden harus segera bertindak," katanya.

Seperti yang diketahui, sejak Partai Demokrat yang mengusung SBY sebagai Presiden, diguncang masalah sejak bergulir kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet yang dilakukan PT DGI kepada Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum partai itu.

Nazaruddin, yang telah kepalang basah, tak mau menanggung sendiri aib tersebut. Melalui pelariannya ke Singapura, sejak 23 Mei 2011, ia menyuarakan pernyataan-pernyataan seputar keterlibatan dan borok kader Demokrat lainnya dalam kasus itu.

Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Mirwan Amir disebut-sebut main dalam mafia anggaran wisma atlet.

Nazaruddin, kini telah ditangkap di Kolombia. Namun, nama Partai Demokrat telanjur tercoreng. Apalagi SBY di Partai tersebut menjadi Ketua Dewan Pembina, sehingga partai tersebut dituntut untuk menguak kasus korupsi yang diduga dilakukan para petingginya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com