Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Evaluasi Polda Papua

Kompas.com - 01/08/2011, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri akan mengevaluasi kinerja Kepolisian Daerah Papua di bawah kepemimpinan Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing menyusul bentrokan serta penyerangan dalam empat hari terakhir di wilayah Papua. Total korban tewas mencapai 23 orang.

"Mabes Polri akan turunkan tim ke sana (Papua). Kita akan cek bagaimana kesiapan anggota di lapangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Senin ( 1/8/2011 ), saat ditanya apakah akan ada evaluasi terhadap kinerja Bigman selaku Kapolda. Bigman dilantik menjadi Kapolda Papua awal bulan Juli 2011.

Bigmanmenggantikan Irjen Bekto Suprapto yang diangkat menjadi Wakil Kepala Bareskrim Polri.

Dalam empat hari terakhir ini, terjadi dua kali bentrokan dan dua kali penyerangan. Bentrokan pertama terjadi Sabtu pekan lalu antara kelompok Simon Alom (bakal calon Bupati Puncak, Papua) dengan kelompok Thomas Tabuni (ketua DPRD dan ketua Partai Gerindra).

Bentrokan terjadi setelah ditolaknya berkas pendaftaran Simon sebagai bakal calon Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum lantaran Thomas mencabut dukungan untuk Simon. Bentokan berlanjut keesokan paginya. Bentrokan dua hari itu mengakibatkan 19 orang tewas, satu rumah, satu mobil dinas, dan satu rumah adat dibakar.

Peristiwa lainnya yakni penyerangan kelompok yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pertama, 16 orang dari OPM menyerang anggota Brimob di wilayah Pinai Jumat pekan lalu. Tidak ada korban dari peristiwa itu.

Namun, empat orang tewas, tiga orang luka berat, dan dua luka ringan akibat penyerangan kelompok yang juga diduga dari OPM di wilayah Nafri saat penyerangan kedua pagi tadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com