Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: Nazaruddin Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 11/07/2011, 12:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, pernyataan-pernyataan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, yang selama ini disampaikan melalui Blackberry Messsanger (BBM) tidak dapat dipertangungjawabkan.

Pernyataan Nazaruddin yang menuding sejumlah kader Partai Demokrat menerima aliran dana terkait kasus tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum. "Kalau ada suara-suara dari luar negeri, itu tidak bertanggung jawab. Dia (Nazaruddin) nyatakan pengacaranya akan ke KPK. Nah, sekarang pengacaranya ngomong gitu juga," ujar Busyro saat dihubungi wartawan, Senin (11/7/2011).

Dari luar negeri, Nazaruddin menyebut sejumlah nama kader Partai Demokrat yang menurut dia terlibat. Sejumlah nama tersebut adalah dua anggota DPR, yakni Angelina Sondakh dan Mirwan Amir; Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang juga fungsionaris Partai Demokrat.

Melalui BBM dan kuasa hukumnya, OC Kaligis, anggota Komisi VII DPR itu juga menyebutkan bahwa Anas dan Andi menerima uang terkait dugaa suap itu masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar.

Terkait informasi-informasi tersebut, Busyro meminta agar Nazaruddin membuktikan kebenaran ucapannya di hadapan penyidik KPK. "Buktikan di KPK, mau buka-buka apa saja, di tempatnya yang terhormat di KPK," kata Busyro.

Dia juga menjamin pihaknya tidak akan mendiskriminasikan Nazaruddin ataupun mengakomodasi kepentingan politik tertentu dalam memproses Nazaruddin. "Tidak ada kepentingtan apa pun untuk siapa pun juga," katanya.

Hingga kini, Nazaruddin belum menjalani pemeriksaan di KPK. Politikus Partai Demokrat itu melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum dicegah. Terkait proses penyelidikan kasus dugaan suap wisma atlet, KPK telah memanggil sejumlah saksi terkait Nazaruddin.

Saksi-saksi tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka kasus tersebut. Kasus ini juga melibatkan Sektretaris Kemenpora Wafid Muharam dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

Saat disinggung kemungkinan KPK memanggil nama-nama sejumlah kader Partai Demokrat, Busyro mengatakan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan."Belum sampai bisa dipastikan diperiksa lagi atau tidak," katanya. KPK juga terus mencari keberadaan Nazaruddin yang masih misterius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com