Hari Ini, Hakim Vonis Panda Nababan Dkk

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/6/2011), dijadwalkan membacakan vonis terhadap politikus senior PDI-P, Panda Nababan. Anggota Komisi III DPR itu merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom pada 2004. Vonis terhadap Panda akan dibacakan bersamaan dengan vonis tiga koleganya, sesama anggota DPR 1999-2004, yakni Engelina Pattiasina, M Iqbal, dan Budiningsih.

Kuasa hukum Panda, Patra M Zen, mengatakan, kliennya siap mendengarkan vonis.

"Dijadwalkan vonis jam 13.00," kata Patra saat dihubungi pada pagi ini.

Patra berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor dapat memutus bebas kliennya. "Kita harapkan hakim menggunakan hati nurani dan memutus berdasarkan fakta persidangan," ujarnya.

Menurut Patra, selama persidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan tuduhan bahwa Panda menerima cek perjalanan. "Pledoi kuasa hukum tegas, tidak ada yang membuktikan Pak Panda bersalah karena pasal 11 yang dituduhkan, kan, soal menerima sesuatu, ini tidak terbukti," katanya.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Panda menerima cek perjalanan senilai Rp 1,95 miliar terkait pemenangan Miranda. Selain itu, lanjutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Panda merupakan koordinator pemenangan Miranda Goeltom seperti yang didakwakan.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor yang diketuai M Rum menuntut majelis hakim agar menjatuhkan vonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai, Panda terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan menerima sejumlah cek perjalanan yang patut diduga berkaitan dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Panda dituntut paling berat dibanding tiga koleganya karena dinilai memengaruhi saksi Fadilla, mantan staf bendahara fraksi PDI-P untuk memberikan keterangan palsu juga tidak mengakui perbuatannya. Sementara koleganya, Engelina Pattiasina, dituntut 2,5 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, M Iqbal 2,5 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan, dan Budiningsih 2,5 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.