Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Poso 2 Kali Berlatih di Gunung

Kompas.com - 14/06/2011, 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah, sempat berlatih militer (tadrib asykari) sebanyak dua kali sebelum menyerang polisi di pos polisi di Jalan Emi Saelan, tepatnya di depan Kantor BCA di Palu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, latihan pertama dilakukan di Pegunungan Biru di Desa Tambara, Poso Pesisir, selama empat hari pada bulan Agustus 2010.

Pelatihan kedua dilakukan di pegunungan di daerah Malino III di Kecamatan Soyo, Morowali. "Pelatihan kedua dilakukan tujuh hari sebelum penembakan di depan Kantor BCA," kata Anton saat jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (14/6/2011).

Dalam jumpa pers itu diperlihatkan barang bukti penangkapan di berbagai lokasi, di antaranya senjata api rakitan, senjata api jenis V2 milik polisi, senjata api bentuk pena, dan bahan peledak.

Anton menjelaskan, 18 orang ditangkap di lima wilayah. Tiga di antaranya tewas. Di Poso, lima orang ditangkap, yakni Aryanto Haluta alias Abu Jafar alias Anto alias Jafar, Rafli alias Furqon, Anang Muhtadi alias Papa Enal, Maman Susanto alias Papa Azzam, dan Ali Miftah alias Ardan Wirayuda alias Ali Firmansyah alias Ali Ibrahim alias Amri Rifki.

Dua orang tewas saat baku tembak di pegunungan di Poso, yakni Dayat dan Faruk. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ditangkap dua orang, yakni Hari Kuncoro alias Husen alias Bahar dan Sugeng Setiaji alias Tio pada 9 Juni 2011.

Di Bandung, Jawa Barat,  ditangkap Budi Untung. Menurut Polri, Untung lalu tewas akibat serangan jantung. Di Kalimantan Timur, jelas Anton, ditangkap dua orang, yakni Muhammad Sibghotulloh alias Faisal alias Musaf alias Hani dan Yuwardi. Terakhir, di Jakarta, ditangkap enam orang, yakni Santhanam alias Santana, Martoyo, Jumarto, Umar, Paimin, dan Budi Supriadi.

Menurut Anton, alasan mereka menyerang polisi adalah untuk membalas dendam terhadap penangkapan para pemimpin mereka, seperti Abu Bakar Ba'asyir, Dr Azhari, Noordin M Top, dan Dulmatin. Selain itu, polisi dianggap sebagai perisai hukum demokrasi yang bertentangan dengan hukum syariat Islam.

"Paham radikal mereka diperoleh dari kelompok Jamaah Islamiyah yang pernah masuk ke Poso di mana jihad hukumnya wajib dengan cara mengangkat senjata. Awalnya mereka mengumpulkan senjata. Setelah semakin kuat, mereka akan melakukan amaliyah jihad yang lebih besar," tutur Anton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com