Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Tegaskan Tak Ada Intervensi di MK

Kompas.com - 30/05/2011, 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan bahwa selama ini lembaganya tidak pernah berada dalam kondisi di bawah tekanan atau intervensi siapa pun. Bahkan, lanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak pernah melakukan intervensi terhadap MK.

"Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tidak ada intervensi. Orang selalu curiga MK dikendalikan Presiden. Saya saksi lahir batin, Presiden tidak pernah tanya perkara ke sini. Bahkan, perkara terkait partainya dia menghindar. Baru setelah vonis baru, dia tanya ini apa maksudnya," ujar Mahfud di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (30/05/2011).

Mahfud juga mengakui bahwa di ruangannya ada sejumlah "titipan" perkara, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Namun, perkara titipan itu tak pernah digubris. "Setiap pendapat hukum menyangkut perkara, saya hanya ambil dari fakta di sidang, tidak melalui surat, tidak melalui SMS. Sampai saat ini tidak ada satu pun hakim di sini bisa diintervensi. Kalau ada intervensi, saya yang akan teriak," kata Mahfud.

Hal itu diungkapkan Mahfud karena sejak ia buka suara kepada publik terkait kasus dua politisi Demokrat, Andi Nurpati dan Nazaruddin, banyak tudingan miring yang menyatakan bahwa ia tengah ditunggangi permainan politik SBY.

Terkait Nazaruddin, Mahfud mengaku diminta sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebenarnya telah mengetahui kasus itu sejak lama. SBY meminta Mahfud untuk melakukan jumpa pers dan membeberkan percobaan suap yang dilakukan mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

Hal ini yang mengundang tanda tanya publik, mengapa Mahfud menerima tawaran untuk membuka kasus itu. Padahal, kasus itu telah terjadi sejak November 2010 dan uang 120.000 dollar Singapura milik Nazaruddin pun telah dikembalikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com