Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka-angka Seputar Gedung Baru DPR

Kompas.com - 31/03/2011, 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru terus bergulir. Jika tak ada aral melintang, peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada 22 Juni mendatang. Namun, pro-kontra masih terus berlangsung, bahkan ketika proses pendaftaran peserta lelang sudah selesai dilakukan. Pemicunya, tak lain karena biaya pembangunan yang dinilai fantastis.

Fisik bangunan dengan 36 lantai, 2 basement, dan 1 semi-basement ini akan menghabiskan biaya Rp 1.138.258.000.000 (Rp 1,138 triliun), dengan luas bangunan seluruhnya mencapai 157.586 meter persegi.

Setiap ruangan baru untuk satu anggota Dewan memiliki luas 111,1 meter persegi. Menurut DPR, besaran luas ini wajar untuk sebuah kamar kerja yang akan diisi oleh satu anggota Dewan, satu sekretaris pribadi, dan lima tenaga ahli. Nah, setiap meter perseginya dihargai Rp 7,2 juta, yang terdiri dari biaya konstruksi sipil dan arsitekturnya Rp 4,68 juta, plus biaya fasilitas elektrikalnya sebesar Rp 2,52 juta.

Maka, tak heran bila ada perhitungan kasar Rp 799,92 juta sebagai nilai satu ruangan kerja wakil rakyat Indonesia. Jika angka Rp 799,2 juta dikali dengan jumlah anggota DPR yang mencapai 560 orang, maka lebih kurang akan muncul angka sekitar Rp 447.955.200.000. Dari total anggaran, terdapat sisa Rp 690.302.800.000.

Kabiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat tak mau menjelaskan soal hitung-hitungan ini. Ia hanya membantah bahwa perhitungan sesungguhnya tak demikian. Perhitungannya tak bisa digeneralisasi dengan angka Rp 7,2 juta karena itu hanya pagu demi kemudahan perhitungan. Pada dasarnya, angka rata-rata itu diperoleh dengan perhitungan pembangunan ruangan lainnya, seperti ruang rapat dan lobi.

"Enggak bisa digeneralisasi begitu. Jadi kalau rata-rata itu pembangunan per meter persegi. Kalau kita rinci lobi per meter berapa, dibandingkan dengan per meter ruangan anggota berapa, lain. Makanya, diambil rata-rata. Kalau diambil untuk hitung satu ruangan, enggak cocok," katanya kepada Kompas.com, kemarin.

Selain angka-angka di atas, terdapat pula angka lain sebagai biaya yang sudah dikeluarkan. Pertama, biaya manajemen konstruksi sebesar Rp 16.876.120.815 yang sudah terbayar Rp 864.141.000 dan biaya konsultasi perencanaan sebesar Rp 19.126.270.257 yang sudah terbayar Rp 9.607.798.000. Sebagian biaya yang sudah terbayar dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010.

Lebih murah

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, angka pembangunan gedung baru DPR lebih murah daripada anggaran gedung Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 yang menelan biaya Rp 9 juta per meter persegi dan gedung Kementerian Perdagangan dengan anggaran Rp 8,6 juta per meter persegi pada tahun 2006.

"Kalau ukurannya rupiah, saya sudah berkali-kali meminta untuk menurunkan harga. Sampai detik terakhir, Pak Sumirat bilang harga sipilnya per meter persegi Rp 4,6 juta. Kalau mau ditekan lagi, tanggung jawab teknisnya gimana? Menurut Pak Sumirat juga, ini sama dengan bangunan empat lantai kecamatan," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (30/3/2011) sore kemarin.

Lagi pula, politisi Demokrat ini menegaskan, tak terlalu berat baginya jika memang semua fraksi dan anggota setuju untuk membatalkan pembangunan gedung baru. Asalkan, lanjut Marzuki, tak ada lagi penolakan-penolakan demi pencitraan fraksi seperti saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

    Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com