Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teror Bom Buku Hanya Pengalihan Isu?

Kompas.com - 23/03/2011, 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Maraknya teror bom buku yang meresahkan masyarakat dalam sepekan terakhir diindikasi sebagai upaya pengalihan isu. Hal tersebut disampaikan oleh pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali, seusai menghadiri seminar bertajuk "Membangun Komunikasi Politik yang Sehat dan Jujur" yang diselenggarakan oleh Universitas Sahid, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Menurut Effendi, kemungkinan tersebut diindikasikan dengan lambannya kinerja pihak kepolisian dalam mengusut pelaku tindakan yang cukup meresahkan masyarakat itu.

"Misalnya, kenapa Densus 88 yang selama ini terkenal mampu mengejar teroris sampai ke pelosok desa, tapi tak mampu mendeteksi ini di kota yang besar dan terjadi secara cepat ada di mana-mana?" kata Effendi.

Selain itu, lanjut Effendi, motif pelaku dalam kasus tersebut juga terlihat seperti dipaksakan. Ia menilai, teror bom akhir-akhir ini hanya timbul dari keresahan masyarakat.

"Lalu, dari isi pesannya. Mula-mula terkesan mengenai masalah ideologis. Tetapi, kenapa akhir-akhir ini tidak ada kaitaannya dengan masalah tersebut?" katanya menambahkan.

Karena itu, menurut dia, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari pelaku teror dengan cepat agar tidak muncul pemikiran dari masyarakat bahwa peristiwa ini hanya pengalihan isu.

"Jadi, sebetulnya gampang. Tidak bisa disebut pengalihan isu, kalau pemerintah, terutama aparat, langsung dalam beberapa hari ini menangkap pelaku. Kalau tidak, bisa jadi pengalihan. Teorinya begitu, menggeser isu lama dengan isu baru," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com