Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Saja Gagal, Jangan Berbohong!

Kompas.com - 15/01/2011, 10:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa mengatakan, tuduhan berbohong yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal serius yang patut ditanggapi.

Bagi pemerintah, katanya, lebih nyaman jika disebut ingkar janji, inkonsisten, atau disebut gagal sekalipun. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena disebut namanya jelas, kebohongan. Karena kebohongan kan sangat serius. Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, yang dituduh berbohong digambarkan dalam skandal Watergate, dia mundur sebelum impeachment," katanya dalam diskusi Polemik "Musim Berbohong" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011) pagi ini.

Sebelumnya, para tokoh agama dan pemuda menyampaikan pernyataan terbuka mengenai 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru. Pernyataan itu mendapat rekasi cepat dari Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan bantahan atas kebohongan yang dituduhkan tersebut.

Terkait sebutan "berbohong" tersebut, psikolog dari politik Universitas Indonesia Handy Muluk menyampaikan, kata "bohong" memang membuat siapa pun akan merasa tidak nyaman. Bahkan, psikopat yang senang berbohong pun merasa demikian jika disebut berbohong.

"Ini serius, semua orang di muka bumi tidak nyaman kalau dibilang berbohong, termasuk psikopat," katanya dalam diskusi itu.

Sebab, lanjut Handy, terminologi kata "berbohong" berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. "Karena berbohong itu adalah basis integritas dan basis moralitas dari seseorang. Tuduhan daripada karakter, menyangkut karakter, menyangkut sifat," paparnya.

Akan tetapi, menurut Handy, pernyataan 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para tokoh agama harus dipandang dalam terminologi yang berbeda. Pernyataan tersebut, katanya, bukan ditujukan pada karakter pribadi, melainkan pada suatu sistem yang disebut pemerintahan.

"Yang dituduh dikategorikan kebohongan publik berada pada tataran perilaku, termasuk gagal, juga pada tataran perilaku," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com