Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kebebasan Beragama Dijamin Negara

Kompas.com - 27/12/2010, 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada perayaan Natal Nasional 2010 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (27/10/2010) menegaskan, kebebasan menjalankan ibadah di Indonesia dijamin pemerintah. Presiden mengatakan, kemajemukan bangsa harus menjadi sebuah kekuatan, yang harus sikapi dengan penuh rasa syukur dan diimbangi perbuatan-perbuatan positif.

"Pemerintah terus berkomitmen menjaga kemajemukan dan sendi-sendi kebebasan beragama. Pemerintah juga terus menjaga agar tidak ada pihak lain yang menyakiti saudaranya karena berbeda agama, paham politik, dan identitas sosial lainnya. Kebebasan dan kerukunan beragama bukanlah semata-mata tekstual konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Presiden.

"Lebih dari itu semua, masyarakat harus menumbuhkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati satu dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakekat prinsip hidup berdampingan dalam perbedaan, dan prinsip kebebasan beragama dalam bingkai toleransi," ujarnya.

Pemerintah, sambung Presiden, juga terus mendorong terpeliharanya kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Pemerintah terus mendorong antar umat beragama di tanah air untuk berdialog dan bertatap muka dalam berbagai aktivitas. Dunia internasional, lanut Presiden, juga sangat mengharapkan peran Indonesia dalam mengembangkan demokrasi dan harmoni antar peradaban.

"Di sinilah pentingnya dialog antarperadaban, dialog antarumat beragama, dan dialog antaraumat manusia sejagat. Kepercayaan Internasional itu merupakan bukti dan harapan nyata, bahwa kita semua harus mengedepankan cinta kasih, serta berperan aktif dalam kerukunan hidup intra dan antar umat beragama di seluruh lapisan masyarakat," kata Presiden.

Presiden yakin, dengan makin tumbuhnya kesadaran akan perbedaan, keragaman dan toleransi, Indonesia telah memiliki modal sosial utama dalam menatap masa depan dengan penuh harapan dan optimisme.

"Mari kita letakkan kepentingan bangsa kita di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Mari kita hormati konstitusi dan tatanan kehidupan bernegara yang demokratis, melalui perilaku nyata dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com