Dana Bagi Hasil Tak Sebanding Risiko

SURABAYA, KOMPAS - Dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi tidak sebanding dengan risiko yang diterima daerah tempat eksploitasi. Meski demikian, daerah umumnya tidak tahu berapa sebenarnya hak mereka.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Dahlan mengatakan, tahun lalu Jatim hanya menerima dana bagi hasil (DBH) migas sebesar Rp 34 miliar. Jumlah itu lebih kecil dari realisasi DBH migas 2008 sebesar Rp 64 miliar. ”Tahun ini diproyeksikan Rp 84 miliar,” ujarnya di Surabaya, Senin (20/12).

Bahkan, jika diteliti lagi, Jatim hanya mendapatkan Rp 22 juta dari DBH gas selama tahun 2009. Padahal, Provinsi ini mendapat Rp 2,1 miliar dari sumber yang sama selama tahun 2008. ”Tahun 2010 DBH gas bumi diproyeksikan Rp 7 miliar,” katanya.

Staf Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda, mengatakan, sebagian daerah tidak tahu hak yang sebenarnya. Hal itu antara lain karena pusat dan kontraktor ekploitasi tidak transparan soal biaya produksi. ”DBH dihitung dari sisa selisih pendapatan dan biaya produksi. Masalahnya, daerah tidak bisa mengakses berapa biaya produksi. DPRD Bojonegoro sering mengeluh sulit mengakses hal itu ke kontraktor blok Cepu,” ujarnya.

Akibatnya, daerah kesulitan meminta DBH lebih besar termasuk menentukan perhitungan. ”Penentuan DBH sepenuhnya kewenangan pusat dan dalam kondisi tertutup. Kalau tertutup terus, rawan terjadi pelanggaran. Penentuan DBH selalu berubah-ubah dan tidak mendekati kenyataan” kata Miftahul Huda.

   Bojonegoro mengalami perubahan itu tiga kali untuk tahun anggaran 2009. Awalnya ditetapkan DBH senilai Rp 130 miliar. selanjutnya diturunkan menjadi Rp 52 miliar.

Terakhir, pusat menetapkan DBH migas untuk Bojonegoro menjadi Rp 82 miliar. ”Faktanya, transfer dari pusat hanya Rp 37,9 miliar,” ujarnya.

Gara-gara hal tersebut, Bupati Bojonegoro Suyoto sampai khawatir gagal membayar sejumlah proyek yang didanai APBD. Dalam APBD, sudah disusun proyeksi pendapatan dari DBH migas dan penggunaanya. Akibat realisasi lebih kecil dari janji pemerintah, sejumlah program tidak mendapat dana.

Kecemasan masyarakat selama eksploitasi berlangsung juga belum dihitung. Apalagi, di Jatim sering muncul kasus yang meresahkan dan merugikan warga sekitar lokasi ekploitasi migas. ”Penduduk cemas karena setiap saat ada ancaman ledakan dari sumur migas. Kalau ada kebocoran, penduduk menghirup udara tidak sehat,” kata Miftahul Huda. (RAZ)