Memperkuat "Jembatan" Maridjan-Surono

Oleh Hariadi Saptono

Dari diskusi Kompas di Jakarta, 26 Juli 2006, tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam, kami mencatat dua hal penting. Pertama, mitigasi bencana belum menjadi sistem dan agenda tetap sejumlah pemerintah daerah yang wilayahnya berpotensi terancam bahaya bencana alam. Kedua, porsi ideal penyuluhan dan pelatihan menghadapi bencana alam dibandingkan penyediaan peralatan 70 persen berbanding 30 persen—setelah sekian lama—ternyata cuma isapan jempol belaka.

Pernyataan salah satu peserta yang mengemukakan bahwa ketika itu pemerintah melalui lembaga terkait sudah menerapkan porsi kebijakan 60 persen peralatan, dan 40 persen penyuluhan dan sosialisasi, pantas diragukan kebenarannya.

Niat untuk mengembangkan mitigasi bencana yang standar dan teruji—dan muaranya menghindarkan jatuhnya korban jiwa atau menekan jumlah korban jiwa dan kerusakan sekecil-kecilnya—tampaknya belum juga bisa kita raih.

Kontroversi Fakta

Cermati saja tiga peristiwa beruntun bencana alam besar, dua bulan lalu. Gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), banjir bandang di Wasior (Teluk Wondama, Papua Barat), serta erupsi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, apa boleh buat, telah memicu kontroversi.

Musibah Mentawai memicu pertanyaan mengapa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghentikan peringatan adanya ancaman tsunami, padahal kemudian tsunami ternyata muncul, menyapu, dan menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Soal aplikasi peringatan dini tsunami itu, ketika itu sebenarnya belum tuntas duduk perkaranya.

Kedua, dari informasi penduduk, terungkap bahwa saat gempa disusul tsunami terjadi, ternyata tidak terdengar raungan sirene sinyal bahaya dari (lokasi) Stasiun Pemantauan Pasang Surut yang ditempatkan di Pelabuhan Laut Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Namun, karena pernah ada sosialisasi, dan saya melihat air surut tajam, saya segera lari ke bukit," tutur Bobby, penduduk dari Tua Pejat.

Kejadian banjir bandang di Wasior juga memicu tanda tanya besar. Apa sebenarnya penyebab banjir? Semata akibat perubahan iklim dan tingginya curah hujan atau akibat faktor tambahan, yaitu pembalakan liar kawasan hutan di sana? Bahkan ucapan Presiden muncul, dan jadi bagian dari tarik-ulur kontroversi ada-tiadanya pembalakan hutan di Wasior.

Akan halnya erupsi Merapi, panduan penahapan status Waspada dan Awas Merapi oleh Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, oleh berbagai kalangan dinilai akurat dan berpengaruh terhadap kualitas mitigasi bencana. Kontroversi berbau emosional dipicu oleh sosok Mbah Maridjan alias Raden Ngabehi Surakso Hargo, juru kunci Gunung Merapi yang ikut menjadi korban awan panas Merapi.