KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mas Penewu Suraksohargo atau kerap disapa Mbah Maridjan, saat berada di Dukuh Kinahrejo, Kelurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada pertengahan tahun 2006.
Oleh Hariadi Saptono
Dari diskusi Kompas di Jakarta, 26 Juli 2006, tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam, kami mencatat dua hal penting. Pertama, mitigasi bencana belum menjadi sistem dan agenda tetap sejumlah pemerintah daerah yang wilayahnya berpotensi terancam bahaya bencana alam. Kedua, porsi ideal penyuluhan dan pelatihan menghadapi bencana alam dibandingkan penyediaan peralatan 70 persen berbanding 30 persen—setelah sekian lama—ternyata cuma isapan jempol belaka.
Pernyataan salah satu peserta yang mengemukakan bahwa ketika itu pemerintah melalui lembaga terkait sudah menerapkan porsi kebijakan 60 persen peralatan, dan 40 persen penyuluhan dan sosialisasi, pantas diragukan kebenarannya.
Niat untuk mengembangkan mitigasi bencana yang standar dan teruji—dan muaranya menghindarkan jatuhnya korban jiwa atau menekan jumlah korban jiwa dan kerusakan sekecil-kecilnya—tampaknya belum juga bisa kita raih.
Kontroversi Fakta
Cermati saja tiga peristiwa beruntun bencana alam besar, dua bulan lalu. Gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), banjir bandang di Wasior (Teluk Wondama, Papua Barat), serta erupsi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, apa boleh buat, telah memicu kontroversi.
Musibah Mentawai memicu pertanyaan mengapa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghentikan peringatan adanya ancaman tsunami, padahal kemudian tsunami ternyata muncul, menyapu, dan menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Soal aplikasi peringatan dini tsunami itu, ketika itu sebenarnya belum tuntas duduk perkaranya.
Kedua, dari informasi penduduk, terungkap bahwa saat gempa disusul tsunami terjadi, ternyata tidak terdengar raungan sirene sinyal bahaya dari (lokasi) Stasiun Pemantauan Pasang Surut yang ditempatkan di Pelabuhan Laut Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Namun, karena pernah ada sosialisasi, dan saya melihat air surut tajam, saya segera lari ke bukit," tutur Bobby, penduduk dari Tua Pejat.
Kejadian banjir bandang di Wasior juga memicu tanda tanya besar. Apa sebenarnya penyebab banjir? Semata akibat perubahan iklim dan tingginya curah hujan atau akibat faktor tambahan, yaitu pembalakan liar kawasan hutan di sana? Bahkan ucapan Presiden muncul, dan jadi bagian dari tarik-ulur kontroversi ada-tiadanya pembalakan hutan di Wasior.
Akan halnya erupsi Merapi, panduan penahapan status Waspada dan Awas Merapi oleh Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, oleh berbagai kalangan dinilai akurat dan berpengaruh terhadap kualitas mitigasi bencana. Kontroversi berbau emosional dipicu oleh sosok Mbah Maridjan alias Raden Ngabehi Surakso Hargo, juru kunci Gunung Merapi yang ikut menjadi korban awan panas Merapi.
Letusan pertama Merapi, 26 Oktober 2010 (letusan terjadi pukul 18.10, 18.15, dan 18.25), yang menimbulkan korban 12 orang meninggal termasuk Mbah Maridjan, telah memicu kontroversi: bagaimanakah sebenarnya memosisikan peran Mbah Maridjan selaku juru kunci Merapi. Sisi lainnya, bagaimana menempatkan posisi masyarakat berhadapan dengan figur Maridjan yang oleh proses komunikasi media massa, penjelasannya (baca: informasi) tentang Merapi telah menjadi fakta multidimensi, tetapi sekaligus berpotensi bias. Sebutlah tendensius. Pemaknaan seperti itu merupakan jasa atau ekses (?) artikulasi dari media massa.
Ketegangan
Khususnya pada peristiwa letusan Gunung Merapi, ketegangan atas kontroversi peran local genius (Mbah Maridjan), bersama entitas local wisdom (kearifan lokalnya), jauh lebih kuat dibanding tak berbunyinya sirene tanda bahaya di Mentawai.
Ketegangan sejenis niscaya akan terus muncul di masa mendatang jika local genius dan local wisdom di satu sisi, dan teknologi beserta sistem penanganan bencana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak segera tuntas ditata dalam sistem mitigasi secara nasional.
Tak kalah penting ialah membangun kesadaran dan memberikan pelatihan keterampilan menghadapi ancaman bencana alam bagi masyarakat luas. Masyarakat juga harus disadarkan bahwa negeri kita berada di jalur lintasan gunung berapi aktif, atau ring of fire. Negeri ini juga berada pada jalur patahan lempeng bumi yang sewaktu-waktu bergeser dan memicu gempa tektonik.
Tentulah keliru jika pagi-pagi kita sudah mempersetankan local genius dan local wisdom dengan menganggap tradisi tak menyumbang apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat. Catatan ini bukti bahwa local wisdom bisa menyelamatkan pendukung tradisi itu: "Begitu pula pada Minggu pagi 26 Desember 2004. Benar saja, Simeulue digoyang gempa hebat. Penduduk berlarian ke luar rumah. Beberapa menit setelah gempa tektonik itu air pantai tersedot sampai 1 kilometer dari pantai. Akibatnya, banyak ikan menggelepar. Mereka pun tahu. Ikan-ikan itu dibiarkan begitu saja. Sejurus kemudian, aba-aba 'Smong' dikumandangkan. Mereka pun berlari ke arah bukit untuk menghindari gelombang tsunami." (Tsunami, Subandono Diposaptono dan Budiman, Penerbit Buku Ilmiah Populer 2006, halaman 118).
Local wisdom "Smong" berupa aba-aba dan bunyi-bunyian penanda ancaman tsunami di Kepulauan Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; tradisi "Omo Hada" (rumah panggung besar) di Pulau Nias, Sumatera Utara; atau tradisi "Sasi" (pencarian cacing) untuk menentukan musim paus di Lamalera, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya— adalah sederet kecil kekayaan tradisi lokal—yang pada sisinya memiliki fungsi aplikatif dan berkaitan dengan mitigasi (pencegahan ancaman) bencana alam. Di situlah sebagian peran sosok seperti Mbah Maridjan muncul.
Fungsi yang mirip—tetapi posisinya ”abu-abu” karena melibatkan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan—tergambar misalnya pada komunitas warga desa pencinta radio komunikasi yang memantau aktivitas vulkanik Merapi. Ini pula peran yang dimainkan komunitas anak-anak muda pemantau banjir Sungai Code di tengah Kota Yogyakarta.
Aplikasi iptek harus didorong merata, dan optimal dioperasikan di daerah-daerah yang berpotensi bencana alam. Aplikasi konsep-konsep iptek dan perangkatnya harus dikembangkan menjadi bagian mitigasi bencana berskala nasional dengan standar tertentu. Di situlah peran penting ilmuwan seperti Dr Surono, Kepala PVMBG Badan Geologi, muncul.
Teknologi dan ilmu pengetahuan kebencanaan dan kearifan lokal tak akan bertabrakan, dalam arti saling menyepelekan, jika dibangun "jembatan" penghubung.
Terhadap kearifan lokal, dibuatkan jembatan pemahaman sehingga fungsi aplikatifnya yang jelas dan rasional ditemukan, dan terus dikembangkan kemanfaatannya. Terhadap iptek dan perangkatnya, jembatannya ialah penataan terus-menerus sistem mitigasi bencana berskala nasional, andal, dan dikuasai pengoperasiannya oleh kelompok-kelompok masyarakat, dan menjadi kebiasaan rutin.
Betapa masalah mitigasi bencana di Indonesia demikian kompleks terlihat pada catatan ini: "Diakui oleh Danny (Dany Hilman Natawijaya, peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI), selama ini penelitian gempa di Simeuleu dan pantai barat NAD tidak dilakukan karena kendala faktor politis dan keamanan" (Bencana Gempa dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, Penerbit Buku Kompas, 2005, halaman 8).
Kami kira, jembatan antara "paham Maridjan" dan "paham Surono" itulah yang harus terus diperkuat. Dan media massa, dosa besar jika tak mengawalnya.
