Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mbak Tutut Ancam Pidanakan MNC Grup

Kompas.com - 21/10/2010, 17:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut melalui tim kuasa hukumnya mengancam memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan nama Televisi Pendidikan Indonesia menjadi Media Nusantara Citra Televisi atau MNC TV.

"Pekan depan, kami akan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam perubahan TPI menjadi MNC TV ke polisi," kata pengacara Mbak Tutut, Denny Kailimang, di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Seperti diketahui, PT MNC Tbk mengubah nama TPI menjadi MNC TV meski Kementerian Hukum dan HAM telah membatalkan surat pengesahan kepemilikan MNC atas TPI tertanggal 21 Maret 2005. Kementerian juga menyatakan bahwa pemilik sah TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana.

Atas tindakan perubahan nama secara sepihak itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menduduki kantor TPI.

"Karena itu, kami meminta kepada aparat negara supaya bersikap netral atau tidak berpihak kepada pihak mana pun," katanya.

Ia menegaskan, PT TPI adalah pemilik merek dagang TPI yang sah dan tidak pernah dipindahtangankan ke pihak mana pun.

Karena itu, perubahan nama televisi tersebut yang disiarkan di seluruh Indonesia pada 20 Oktober 2010 adalah cara ilegal karena diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan acara.

"Perubahan TPI menjadi MNC TV adalah upaya untuk menyesatkan persepsi publik tentang pemilik yang sah dari TPI," katanya.

Karena itu, manajemen TPI yang sah (versi Mbak Tutut) akan terus berusaha mempertahankan hak kepemilikan TPI dengan segala upaya yang dimungkinkan.

"Kami juga akan mengembalikan TPI kepada visi untuk memajukan pendidikan seperti awal pendirian TPI oleh Mbak Tutut pada 1990," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com