Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Keputusan SBY Batalkan ke Belanda

Kompas.com - 06/10/2010, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun berat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan secara mendadak kunjungan ke Belanda sudah tepat. Dalam tata krama diplomasi internasional, negara tujuan kunjungan seorang kepala negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan kunjungan.

"Presiden diundang secara resmi oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda sebagai Kepala Negara RI yang di dalamnya melekat martabat dan harga diri 230 juta rakyat Indonesia. Karenanya, pembatalan itu harus dilihat sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menjaga martabat rakyat Indonesia," kata sosiolog UI, Dr Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010).

Menurut Kastorius, eksistensi RMS lebih merupakan "boneka politik" bentukan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat penekan kepentingan pasca-kolonialisme Belanda terhadap Indonesia.

"Sama sekali tidak etis bila Pemerintah Belanda membiarkan manuver peradilan RMS di Den Haag untuk menekan dan sekaligus mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam kunjungan kenegaraannya. Alasan kebebasan yurisdiksi lebih merupakan jawaban formalistik yang sebenarnya hendak menyembunyikan standar ganda sikap Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kita tidak mau dan tidak rela Kepala Negara RI terjebak pada permainan double standard moral Pemerintah Belanda," kata Kastorius Sinaga.

Selain itu, kata Kastorius, Pemerintah RI tentu harus lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tanah Air, seperti di Maluku dan daerah lainnya. Sifat "intermestik" isu HAM harus dipandang secara serius sebagai tantangan riil dan secara komprehensif direspons oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pemerintah daerah. 

"Ke depan, Rakor Polhukam harus lebih jeli dan teliti mendeteksi dan memprediksi  perkembangan politik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional RI di tingkat global, termasuk pengamanan kunjungan kepala negara," kata Kastorius Sinaga. (KSP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com