JAKARTA, KOMPAS.com - Fatwa yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat merupakan salah satu penyebab mengapa hingga kini persoalan kebebasan beribadah di negeri ini tidak juga usai. Terlebih, pemerintah juga dianggap lamban dalam menyelesaikan konflik berbau SARA.
Demikian disampaikan cendekiawan muslim, Dawam Rahardjo, Selasa (5/10/2010), usai bedah buku "5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen", di Gedung Djoeang 45, Jakarta.
"Kebebasan beribadah masyarakat itu karena ada fatwa MUI yang provokatif yang bilang Ahmadiyah sesat. Ini yang memprovokasi warga sehingga ada tindakan penyerangan pada warga Ahmadiyah," ujar Dawam kepada Kompas.com.
Ia pun tidak peduli jika dianggap dirinya sangat membela Ahmadiyah sampai mengharuskan ia keluar dari Muhammadiyah. "Terserah saja orang mau bilang apa. Saya tidak akan mau meninggalkan pendirian saya," ujarnya. Menurut Dawam, pemerintah juga memiliki andil dalam konflik SARA yang tidak kunjung usia.
"Pemerintah lamban. Mereka takut karena dengan tekanan kelompok masyarakat mayoritas yang ekstrem-ekstrem itu," ujarnya.
Untuk mengembalikan kebebasan beribadah bagi setiap umat di Indonesia, menurut Dawam, pemerintah harus segera mencabut SKB Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah. "Harusnya dicabut saja SKB, buktinya selalu menimbulkan masalah. Itu hasil kesepakatan zaman dulu, tidak relevan lagi sekarang," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.