Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timur Dipilih karena Faktor Kedekatan

Kompas.com - 05/10/2010, 16:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Prestasi Komjen Timur Pradopo dinilai biasa-biasa saja, mulai dari lulus Akpol pada tahun 1978 sampai terakhir berkarier sebagai Kapolda Metro Jaya, sebelum diangkat sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri. Penilaian Indonesia Police Watch (IPW) ini bisa menjadi alasan keterkejutan publik terhadap pengajuan nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai terlalu dipaksakan.

"Tapi sepertinya sejak awal SBY memang inginkan Timur. Timur adalah teman dia bersama-sama ketika bertugas di Bosnia sebagai pasukan perdamaian. Ini faktor kedekatan personal," ungkap Koordinator IPW Neta S Pane di Hotel Millenium, Selasa (5/10/2010).

Sayangnya, lanjut Neta, SBY terlalu lamban mengeluarkan nama Timur Pradopo untuk dilempar ke publik. Sementara nama Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna belum sempat ditarik.

Menurut Neta, SBY terlalu lamban bertindak. "Dari informasi yang diterima IPW, Timur sebenarnya sudah dipersiapkan oleh SBY, tapi sayangnya dia ragu dan ini jadi berlarut-larut. Di saat terakhir, dia paksakan supaya nama Timur masuk dan paksakan kehendaknya sehingga tampaknya Timur begitu tiba-tiba," tambahnya.

Karena cenderung ragu, Neta menilai SBY memainkan politik tingkat tinggi dengan memaksakan nama Timur. Sementara itu, prestasi Timur juga dinilai tak luar biasa.

Bahkan sejumlah catatan hitam juga melekat pada Timur, antara lain, belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM berat dalam penembakan mahasiswa Trisakti ketika Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, kasus tewasnya pengusaha yang diduga terbunuh ketika Timur menjabat sebagai Kapolda Jabar, hingga kasus ledakan bom di kantor Tempo, penganiayaan aktivis ICW, kasus HKBP Ciketing, dan aksi premanisme di Ampera ketika terakhir menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Ini menunjukkan, Timur tidak mampu deteksi dini apa yang terjadi di Jakarta. Bagaimana mau tangani Polri, kalau Jakarta saja tidak mampu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Nasional
    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Nasional
    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

    Nasional
    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

    Nasional
    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

    Nasional
    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

    Nasional
    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com