Polisi Tangkap Pendemo di Depan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 30 orang pendemo dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ditangkap pihak kepolisian. Mereka dianggap membandel lantaran melakukan aksi unjuk rasa melebihi toleransi waktu yang diberikan.

"Ya, ada 30 orang ditangkap karena berdemo melebihi ketentuan waktu melebihi jam 6 sore," ujar Ketua Divisi Pemantauan dan Imunitas Kontras Yati Indriyani kepada Tribunnews.com, Senin (27/9/2010).

Menurut Yani, saat ini ke-30 orang tersebut sedang diperiksa secara intensif di kantor Polres Metro Jakarta Pusat.

"Sekarang masih diperiksa di Polres Jakarta Pusat, diperiksa secara administratif," katanya.

Tiga puluh orang yang ditangkap di antaranya Koordinator Aksi, Mugiyanto; serta aktivis IKOHI, Simon, Chris, Uli, dan Zezen.

"Yang diperiksa di antaranya saya, Mugiyanto, Simon, Chris, Viktor, Uli, Zezen, dan lain-lain," ujar Yati.

Lebih jauh Yati melanjutkan bahwa pihaknya tetap tidak akan jera sehubungan pemeriksaan para aktivis IKOHI oleh pihak kepolisian. Rencananya para pengunjuk rasa tetap akan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (28/9/2010) besok sampai bisa dipertemukan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita akan koordinasi lebih lanjut, rencananya kita tetap akan melakukan aksi besok," katanya.

Sebelumnya, puluhan orangtua korban penculikan tahun 1997/1998 dan korban HAM dari Jakarta serta berbagai daerah di Indonesia pada siang ini mendirikan tenda keprihatinan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara.

Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mempertanggungjawabkan soal rekomendasi Pansus DPR mengenai kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 97/98 yang hingga kini belum direspons Presiden.

Rencananya, mereka akan mendirikan tenda di depan Istana Negara dan tinggal di dalam tenda keprihatinan tersebut hingga Presiden SBY mau turun langsung mendengar tuntutan mereka. Hal tersebut, menurut para demonstran, merupakan bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan keluarga korban terhadap apa yang telah pemerintah kerjakan selama ini, khususnya terkait penanganan kasus orang hilang. (Tribunnews/Willy Widianto)